-->
    |

Sembako Rp300 M Disalurkan Untuk 1,3 Juta KK di Sumut

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid 19 dan Penyaluran Bantuan Sosial bersama bupati /wali kota se Sumut lewat Video Conference di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Senin (04/05/2020). (foto: ist)

INILAHMEDAN - Medan: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Sembako ini untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal itu terungkap dalam rapat jarak jauh menggunakan video conference yang dilaksanakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama para bupati dan wali kota se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (04/05/2020).

Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Untuk jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam rapat tersebut.

"Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta bupati dan wali kota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini," kata Edy Rahmayadi saat memimpin rapat.

Edy menjelaskan bahwa ia sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Sumut. Pemerintah pusat telah mengizinkan Pemprov untuk mengambil berbagai langkah guna mempercepat penyalurannya.

"Ada instruksi dari pusat bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para bupati/wali kota secara arif untuk melakukan persamaan data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut," katanya.

Atas dasar itu, Edy memerintahkan bupati dan wali kota untuk segera menyampaikan rekening pemerintah daerah (pemda) ke Pemprov agar dana bantuan itu segera dikirim, kecuali bagi kabupaten/kota yang ingin dikirim berupa paket bantuan sembako yang sudah dikemas.

Beberapa daerah yang meminta kiriman dalam bentuk barang adalah Kabupaten Batubara dan Tapanuli Tengah (Tapteng), sedangkan daerah lainnya meminta kiriman dalam bentuk transfer dana.

Selain itu, Gubernur juga menekankan beberapa hal dalam penanganan Covid-19 kepada para bupati dan wali kota. Antara lain tentang kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan. Untuk bidang kesehatan, Edy meminta antisipasi pemkab/pemko untuk menangani penyebaran serta persiapan RS rujukan.

Dikatakannya, ke depan Pemprov Sumut akan menambah APD dan rapid test di setiap puskesmas. "Besok juga akan datang ventilator yang akan ditempatkan di mobil ambuland sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban," katanya.

Gubernur juga akan memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan di Sumut yang terkena dampak Covid-19. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi perusahaan yang tutup dan menghindari PHK.

Dalam sesi diskusi tersebut, seluruh bupati dan wali kota mendukung kebijakan disampaikan Edy Rahmayadi. Bupati dan wali kota juga menyatakan telah merefocusing anggaran dalam pemberian bantuan ke masyarakat. Di antaranya Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dalam kesempatan itu menyatakan bahwa bantuan ini harus segara dilaksanakan. Pemko Binjai sendiri menurutnya telah dua kali melakukan bantuan untuk masyarakat Binjai.

"Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DKTS yang harus dibantu segera, tidak pun karena corona, mereka memang rakyat yang tidak mampu Pak," ucap Idaham.

Sementara Bupati Batubara Zahir menyampaikan bahwa masih ada warga Sumut dan daerah lainnya yang tertahan di luar negeri sebagai TKI yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang. Dikawatirkan mereka akan pulang ke Sumut melalui Batubara yang diketahui memiliki banyak “jalur tikus” atau tidak resmi dari laut. Untuk itu, Zahir meminta bantuan Pemprov Sumut dalam mengatasi hal ini guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Batubara.(imc/bsk)







Komentar

Berita Terkini