 |
| Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua KPK Agus Rahardjo, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala BPN Sumut Bambang Priono usai Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut di kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/05/2019). (foto: bsk) |
INILAHMEDAN -Medan: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai persentase Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korupsi Provinsi Sumatera Utara sebesar 72 persen merupakan pencapaian yang bagus.
Hal ini diutarakannya pada Konferensi Pers Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/05/2019).
Konferensi pers juga turut diikuti Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Bambang Priono.
“Di MCP itu terdiri beberapa bagian yang kita monitoring. Seperti e-budgeting, e-planning, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penanganan aset dan lain sebagainya. Masing-masing bagian itu dimonitoring, yang bagus, menengah, dan buruk. Jadi kalau kita berbicara Sumut capai 72 persen itu artinya akumulasi dari gabungan bagian-bagian tadi di mana sebagian besar itu sudah bagus dan sisanya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut, kata Agus, bahkan melebihi 72 persen. Yakni, Samosir capai 83 persen, Serdangbedagai capai 82 persen, Langkat capai 80 persen, kemudian disusul Siantar yang mencapai 70 persen. Diketahui, untuk nilai rata-rata nasional MCP yakni sebesar 58 persen.
“Melalui MCP, kita bisa melihat bidang-bidang mana yang rawan menjadi celah korupsi. Misalnya apakah itu bidang pengadaan barang atau bidang lain. Untuk kemudian lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada bidang tersebut,” katanya.
Agus menyampaikan harapan kepada Pemprov Sumut begitu juga kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se Sumut yang hadir untuk memperbaiki masing-masing bagian yang masih belum memperoleh nilai bagus. Sehingga aksi pencegahan korupsi di Sumut bisa mendekati sempurna.
Sebagai informasi, Agus juga menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan oleh KPK dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
“Saat ini sudah ada sembilan kordinator wilayah KPK di Indonesia untuk mendampingi kegiatan monitoring. Kita melakukan monitoring ini lewat MCP tadi,” jelasnya.
Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menambahkan untuk meningkatkan progres MCP ini seluruh pihak diminta aktif mengawasi dan memonitoring jalannya transparansi di Sumut.
“Seperti kata Pak Agus tadi, Banyak kasus OTT yang terungkap itu dari pelaporan-pelaporan. Kalian (wartawan) juga harus awasi transparansi di Sumut, kalau ada temuan, laporkan ke KPK,” ujarnya. (imc/bsk)
