INILAHMEDAN - Tebingtinggi: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Plt Sekda Marapusuk Siregar membuka resmi sosialisasi netralitas ASN dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan Legislatif (pileg) Tahun 2019 serta pemberantasan pungutan liar di Kota Tebingtinggi di gedung Balai Kartini, Jumat (12/10/2018).
Plt Sekda mengatakan ASN seringkali menjadi obyek politik pada pesta demokrasi. Sebab, jumlah ASN signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan masyarakat selalu menjadi incaran partai politik maupun aktor politik.
Menurut UU No 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf (F) tentang aparatur sipil negara disebutkan setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun serta juga di pertegas dengan surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
"Jika ASN tetap tidak mengindahkan larangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif berupa hukuman disiplin ringan hingga hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Plt Sekda.
Plt Sekda juga berharap melalui sosialisasi ini dapat menjadi referensi dan pedoman bagi setiap ASN se-Pemko Tebingtinggi untuk bersikap netral pada pesta demokrasi dan tidak terjerumus dalam aktivitas pungli (imc/susilawati)
