INILAHMEDAN - Medan: Anggota Komisi B DPRD Medan Edward Hutabarat menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi merugikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang kebanyakan tinggal jauh dari kota. Sementara sekolah negeri (SMP, SMA dan SMK) kebanyakan berada di inti kota di mana siswanya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas.
“Jika kediamannya jauh tentu sulit untuk lolos, kecuali nilai ijazahnya tinggi, tapi itupun hanya beberapa orang,” kata Edward, Selasa (09/07/2019).
Menurut dia, sistem zonasi ada plus dan minusnya. Tapi sistem ini sangat sulit bagi siswa berasal dari keluarga kurang mampu untuk bersaing. Pasalnya, orang yang tinggal dekat lingkungan sekolah warga ekonomi menengah ke atas.
“Apalagi yang di kawasan sekolah-sekolah negeri yang dinilai elit, seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4 dan SMN 5. Karena warga miskin pasti tinggal jauh di pinggiran sehingga jauh dari zonasi. Akibatnya yang mampu bertahan sekolah swasta, jika tidak mampu terpaksa putus sekolah,” terangnya.
Terlebih warga yang berada di kawasan Medan Utara seperti Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli, SMP Negeri sedikit sedangkan SMA dan SMK Negeri tidak ada. Sehingga tidak ada kesempatan anak-anak Medan Utara sekolah di perguruan negeri.
Padahal, kata politisi PDIP ini, populasi warga kurang mampu sangat banyak di Medan Utara. Sehingga ketika PPDB sistem zonasi dinilai sangat merugikan siswa dari keluarga kurang mampu.
“Bagi yang mampu anak-anak mereka sekolah di swasta, tapi jika tidak mampu terpaksa tidak bisa melanjut sekolah. Perlu menjadi perhatian Pemrov Sumut membangun SMA dan SMK negeri di Medan Utara dan Pemko Medan menambah SMP Negeri. Agar anak-anak mereka mendapat kesempatan menimba ilmu di sekolah negeri,” terangnya.(imc/bsk)
