 |
| Dinamika di tubuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menjadi sorotan publik setelah mundurnya dua pejabat eselon I setingkat direktur jenderal.(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Dinamika di tubuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menjadi sorotan publik setelah mundurnya dua pejabat eselon I setingkat direktur jenderal.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pengunduran diri Aziz Andriansyah berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian. Kebijakan yang merujuk pada regulasi Kementerian PAN-RB tersebut menegaskan prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur negara.
Aziz merupakan perwira yang pernah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari kapolres hingga jabatan di Mabes Polri.
Selain Aziz, Dirjen Perumahan Perdesaan M Imran juga mengundurkan diri, meski alasan spesifiknya belum dipaparkan secara rinci.
Sebagai langkah antisipatif, PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Fokus utamanya memastikan program prioritas seperti Program 3 Juta Rumah berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, memberikan tanggapan kritis namun konstruktif. Ia menilai langkah tegas Menteri PKP merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini langkah berani dan patut diapresiasi. Penegakan aturan harus menjadi fondasi utama agar program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat bawah, bukan sekadar proyek administratif,” ujar Edoy.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program agar tidak terganggu oleh dinamika internal birokrasi. Menurutnya, keberhasilan program perumahan sangat ditentukan oleh integritas para pelaksana di lapangan.
Edoy menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Maruarar Sirait yang dinilai bekerja total dalam mendorong program perumahan rakyat.
Sejumlah media nasional sebelumnya juga menyoroti gaya kepemimpinan Ara yang aktif turun ke lapangan, mempercepat realisasi program, serta menekankan efisiensi anggaran demi menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan agar masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap hunian layak. Program 3 Juta Rumah sendiri menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.(imc/rel)
