 |
| Setelah instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk menunda keikutsertaan kader dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa mayoritas kader PDIP masih bertahan di Magelang dan sekitarnya menunggu arahan lebih lanjut.(foto: rizki) |
INILAHMEDAN - Tapteng: Setelah instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk menunda keikutsertaan kader dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa mayoritas kader PDIP masih bertahan di Magelang dan sekitarnya menunggu arahan lebih lanjut.
Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari Pramono Anung, Gubernur Jakarta, terkait sikap yang harus diambil para kader partai.
“Tadi kami diinfokan Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, kami semua harus komitmen dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Masinton dalam sebuah video unggahan yang diterima wartawan, Sabtu (22/02/2025).
Dia menegaskan para kader yang sebelumnya dijadwalkan untuk mengikuti retreat, masih berada di sekitar Magelang, Yogyakarta dan Semarang.
Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera bergabung apabila ada perintah untuk melanjutkan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
“Kami juga disampaikan bahwa bersiap untuk mengikuti retreat yang waktunya nanti kita menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Waktunya kapan? Dalam waktu dekat ini, nanti diinfokan kepada kami dan kami siap mengikutinya. Maka kami disarankan untuk tetap bertahan, standby di Magelang,” jelasnya.
Masinton juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kader PDIP tetap mengikuti arahan Megawati. Namun ia tidak menampik ada beberapa kader yang tetap mengikuti retreat kepala daerah yang sedang berlangsung.
“Mayoritas semua masih ada di Magelang, dan karena hotel di Magelang penuh, sebagian menginap di Yogyakarta, ada di wilayah Semarang. Jadi tidak semua berkumpul di Magelang,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mencatat ada sekitar 3-4 kader yang tetap mengikuti retreat, kemungkinan karena pertimbangan bahwa mereka diusung oleh lebih dari satu partai politik.
"Saya tidak katakan semua ya, karena ada beberapa yang saya dengar, ada 3-4 kader (mengikuti retreta) karena mungkin ada pertimbangan yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan. Mungkin dengan alasan itu,” sebutnya.
Menurut Masinton, para kader PDIP memahami perbedaan antara kepatuhan dalam pemerintahan dan kepatuhan dalam keputusan politik partai.
Dia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, loyalitas kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan tetap terjaga, tetapi dalam aspek keputusan politik, para kader tetap mengikuti arahan partai.
“Nah tentu, perlu dipahami, kalau sebagai kepala daerah, kami tegak lurus dalam pemerintahan itu kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, itu yang disampaikan Ibu Megawati," ujarnya.
"Namun dalam aspek keputusan politik, organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan keputusan partai politik. Jadi ini dua hal yang berbeda,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya untuk ikut retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.
Megawati mengeluarkan instruksi tersebut usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/02/2025).
Isi intruksinya ialah para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk menunda ikut dalam agenda pembekalan atau retret yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati per 20 Februari 2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," bunyi instruksi tersebut. (imc/rizki)
