 |
| Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kota Medan, Kamis (25/05/2023). Kunjungan ini untuk mengetahui peran Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kota Medan, Kamis (25/05/2023). Kunjungan ini untuk mengetahui peran Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi.
Rombongan Komisi I DRR RI dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid. Rombongan terima Wali Kota Medan Bobby Nasution di Balai Kota.
Hadir anggota DPR RI Komisi I (Sturman Panjaitan, Ahmad Rizki Sadiq, Darizal Basir) dan Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan, Kadis Kominfo Arrahman Pane serta jajaran Pemko Medan lainnya.
Dalam pertemuan itu, Bobby mengatakan kehadiran Tim Kunker DPR RI menjadi motivasi bagi Pemko Medan terkait persiapan menjelang Pemilu 2024. Khususnya terkait dengan pengawalan informasi bagi masyarakat.
"Pertemuan dengan Komisi I DPR RI, menjadi motivasi bagi Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi. Mulai dari menginformasikan pentingnya Pemilu, hak-hak terhadap masyarakat dalam Pemilu dan bagaimana juga melaksanakan Pemilu yang sehat," jelas Bobby.
Bobby menambahkan Pemko Medan juga akan mendorong kerja sama dengan KPID guna mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi. Sehingga partisipasi aktif masyarakat yang mendapatkan hak pilih meningkat.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan kehadiran mereka untuk mendorong dan mengingatkan serta melihat apa yang telah dilakukan Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024.
"Mengingat waktu yang tidak lama lagi menuju Pemilu 2024, kita mendorong Pemko Medan untuk dapat bekerja sama dengan KPID membuat literasi bagi masyarakat agar dapat mendorong tingkat partisipasi aktif masyarakat sehingga membuat Pemilu berjalan menarik dan menjadi pesta demokrasi yang meriah," sebutnya.
Dalam pertemuan itu, Meutya Hafid meminta KPID agar mengawal lembaga penyiaran untuk bersikap tidak memihak, adil dan proporsional terhadap konten siaran terkait Pemilu 2024.(imc/bsk)
