|

Komisi E Minta Dinkes Sumut Pererat Konsolidasi dengan Kab/Kota Soal Vaksin


INILAHMEDAN - Medan: Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara Berkat Laoly meminta Dinas Kesehatan Sumut terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 

"Dengan adanya konsolidasi, tentu Dinkes Sumut akan mendapat masukan apa yang menjadi keluhan dari para petugas pendamping maupun petugas medis pada pelaksanaan vaksinasi tersebut," katanya menjawab pers, Kamis (07/10/2021). 

Menurut Legislator Daerah Pemilihan Nias ini, hingga saat sekarang antusias warga, khususnya di wilayah Nias memang cukup tinggi ingin mendapatkan vaksinasi dalam upaya pencegahan wabah Covid-19.

Sosialisasi pentingnya mendapat suntikan vaksin yang terus dilakukan termasuk oleh kalangan legislatif, kata Laoly telah membuahkan hasil dalam memberi pemahaman kepada masyarakat.

"Namun kita juga harus bisa mendengar keluhan dari petugas medis maupun pendamping yang cukup berperan hingga proses vaksinasi sampai kepada masyarakat," ucapnya.

Pasalnya ketentuan dan prosedur tetap proses vaksinasi itu, sebut Laoly menjadi beban daerah dalam hal ini Satgas Covid-19 yang tentunya memiliki anggaran yang sangat terbatas.

"Jadi soal target itu sah-sah saja, namun jangan hanya sebatas target, provinsi juga ikut membantu anggaran untuk honor tenaga pendamping dan tim medis yang menjadi beban daerah," kata Politisi Partai NasDem ini.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis mengatakan optimistis target vaksinasi Covid-19 provinsi ini mampu mencapai angka maksimal hingga akhir 2021.

"Kita yakin 50 persen warga Sumut nantinya telah divaksin hingga akhir 2021," ujarnya. 

Hal itu disampaikannya melihat begitu antusiasnya masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi agar terhindar dari pandemi yang masih melanda hingga saat ini.

"Dosis vaksin akan terus dipesan karena permintaan terus ada, minggu ini kita telah pesan jenis vaksin Astrazeneca," ucapnya.

Ismail Lubis juga membantah adanya penumpukan vaksin di Dinkes Sumut karena penolakan kabupaten/kota. "Pemesanan ke pusat kan sesuai dengan permintaan dan untuk penyalurannya juga dibantu oleh TNI/Polri," ujarnya.

Hingga saat ini tingkat vaksinasi Covid-19 tertinggi untuk Kabupaten Pakpak Bharat sudah mencapai 82 persen, sedangkan untuk Nias Barat persentasenya masih 14.5%. 

Vaksinasi, kata Ismail Lubis diyakini merupakan salah satu upaya menciptakan Herd Immunity (kekebalan kelompok) dan menurunkan angka penularan Covid-19.(imc/bsk) 

Komentar

Berita Terkini