 |
| Vaksinasi massal di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar Kec Percut Sei Tuan Kab Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (03/08/2021). (foto: ist) |
INILAHMEDAN - Medan: Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 cukup tinggi. Alhasil semua kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia selalu ramai dan berpotensi menimbulkan kerumunan.
Seperti vaksinasi yang dilakukan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar Kec Percut Sei Tuan Kab Deliserdang, Selasa (03/08/2021), terjadi kerumunan saat masyarakat antre untuk mendapatkan vaksin. Bahkan, karena antre terlalu lama, warga nekat menerobos pagar agar masuk ke dalam gedung, dan imbauan petugas tak dihiraukan.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumatera Utara (Sumut) dr. Ramlan Sitompul SpTHT-KL (K) menyesalkan cara pemerintah yang melakukan vaksinasi massal.
"Masa vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu," tegas Ramlan, Rabu (04/08/2021) menanggapi kegiatan vaksinasi massal yang kini sering dilakukan di seluruh Indonesia.
Menurut Ramlan, vaksinasi yang dilakukan secara massal menimbulkan kerumunan. Adanya kerumunan maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19.
"Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu," tegas mantan Ketua IDI Medan ini.
Dia menyarankan pemerintah daerah memberdayakan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Cara itu dinilainya lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat dilakukannya vaksinasi.
"Perlu profesional mengelola ini semua, seharusnya tak boleh begitu (vaksinasi massal ). Kita-kan punya perangkat, ada Puskesmas, Pustu, klinik swasta, jadi lokasi vaksinasi itu menyebar, bukan dibuat menumpuk seperti itu, massal, massal, massal, akhirnya timbul kerumunan," ujarnya.
Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. Jika ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara cepat.
"Berdayakan Faskes swasta dan pemerintah itu, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu," tambahnya.
Ditambahkannya lagi, kita harus mengembalikan kemulian masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan lebih baik. Tanpa menambah korban berjatuhan.
“Berlinang air mata kita melihat keadaan ini, sedih melihat masyarakat seperti itu. Kita harus memuliakan masyarakat kita dan menjaga kesehatannya serta memastikan tidak tertuar Covid-19,” tandasnya. (imc/fat)
