INILAHMEDAN - Dairi : Rapat paripurna nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dairi APBD TA 2020 di gedung DPRD Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (21/07/21).
Dibuka Wakil Pimpinan DPRD Elvensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang sidang paripurna tersebut menyoroti kinerja Bupati serta sejumlah pimpinan OPD Dairi.
Para anggota dewan dari berbagai fraksi menyorot dengan tajam bahwa hubungan legislatif dengan eksekutif kurang harmonis bahkan nomor telpon OPD pun ketika dihubungi tidak aktif.
" Inilah kinerja OPD di pemerintahan Bupati Eddy Kelleng Ate Berutu," ungkap anggota dewan dari Partai Demokrat.
Sementara dari Partai Nasdem Jembal P Ginting, agar bupati memberikan penjelasan pembiayaan operasional, fungsi posko diperbatasan dalam pencegahan covid-19 yang dinilai tidak epektif karena warga terkonfirmasi positif meningkat.
Bupati diminta supaya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian Dairi serta menindak galian C illegal.
Dari Partai Perindo Radeanto Banjarnahor mendesak Bupati Dairi menelaah dan mengevaluasi pembuatan dan pendistribusian masker ke masyarakat.
Radeanto meinilai sia-sia tidak tepat sasaran karena hanya terdistribusi ditingkat kelurahan. Sementara biaya pembuatan masker sangat besar yaitu Rp1,42 miliar.
Ia juga menyebutkan untuk anggaran pengadaan bibit ubi di Dinas Pertanian dianggap perlu dipertanyakan karena yang diberikan kepada masyarakat bukan bibit atau benih melainkan uang.
Demikian juga dari Partai Demokrat Cipta Karo-karo mempertanyakan sejumlah proyek bangunan perpustakaan dan ruang kelas sekolah yang dibangun dimasa pandemi tidak difungsikan tetapi kondisinya sudah rusak berat.
Selanjutnya, Lamhot Edward Munthe dari PDIP meminta bupati agar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan karena dinilai tidak memahami dan menguasai pekerjaan yang dikerjakan didunia pendidikan.
Anggota dewan dari Partai Demokrat Mardaulat Girsang, catatan merahnya kepada bupati dalam mengelola keuangan daerah dengan berbagai alasan termasuk banyak perbedaan dalam pengelolaannya tidak sesuai realisasi anggaran.
Anggota PDI-P Hendra Tambunan meminta penjelasan bupati terkait predikat WTP ke tujuh yang diperoleh Dairi dari BPK RI tentang pengelolaan keuangan.
Sementara pertumbuhan ekonomi masyarakat Dairi minus 0,94% dan dari Anggaran Rp1 triliun terjadi Silpa Rp114 miliar.
“Saya menilai slogan Dairi Unggul Rakyat Sejahtera tetapi hasil dan kenyataannya nol,” Sebut Henra Tambunan.
Anggota dewan Partai Demokrat Rukiatno Nainggolan menyorot tajam pembagian insentif nakes di RSUD Sidikalang yang tidak jelas kendalanya dan mempertanyakan pemberian insentif para manejemen RSUD apakah sesuai UU serta mempertanyakan sejumlah pengadaan alkes RSUD yang tidak difungsikan karena tidak ada tenaga ahlinya.
Begitu juga anggota dari Partai Demokrat Bona Sitindaon yang menyorot pelayanan dan anggaran lainnya di RSUD termasuk dalam anggaran pengelolaan sampah medis/sampah B3 yang menelan biaya 600 juta rupiah pertahun tetapi tidak transparan dan meminta alasannya.
Wakil pimpinan DPRD menyoroti kinerja para manajemen dan pelayanan RSUD Sidikalang. Padahal ia mengatakan, sebelumnya mengapresi kinerja RSUD dalam penanganan pasien covid-19 namun tidak sempurna.
Sementara itu tiga anggota dewan yang menyampaikan pemandangan umumnya tanpa dibacakan, yakni Nasib Sihombing dari Nasdem, Osman Sihombing (Partai Hanura) dan Carles Tamba (Partai Golkar).
Hadir dalam peyampaian Ranperda LKPJ bupati antara lain OPD pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang.
Namun begitu, Ketua DPRD Sabam Sibarani dan Wakil Bupati Jimmi Sihombing tidak tampak dalam sidang dan unsur forkopimda. (imc/am)
