-->
    |

Komisi IV Heran DKP Keluhkan Preman di TPU Kristen Simalingkar



INILAHMEDAN - Medan: Komisi IV DPRD Medan mengaku heran terhadap Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Husni yang mengeluhkan keberadaan preman yang berkedok pemuda setempat (PS) di tempat pemakaman umum (TPU) Kristen di Simalingkar B.

Pasalnya, meski di lokasi pemakaman sudah ada dipasang plang tarif gali kuburan sesuai Perda Nomor 10 tahun 2012 Rp200.000, tapi para preman tetap menagih Rp2 juta sampai Rp3 juta per lubang.

Hal itu terungkap pada kunjungan kerja Komisi IV ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jalan Pinang Baris, Senin (01/02/2021).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak. Turut mendampingi Wakil Ketua Komisi Edy Eka Suranta Meliala, Syaiful Ramadhan, Sukamto, Edwin Sugesti, M Rizmi Nugraha, Antonius D Tumanggor, Renville Napitupulu dan Dedi Aksyari Nasution.

Paul  mengungkapkan, banyak warga mengadu soal mahalnya biaya pemakaman di TPU Kristen. Terlebih lagi biaya pembetonan yang dikuasai para preman bisa mencapai Rp30 juta, padahal TPU Kristen itu milik pemko tapi dibiarkan dikuasai preman.

"Mengurus orang hidup saja gak siap-siap pak kadis, jangan lagi kami dibebani mengurus orang yang sudah meninggal karena ketidaktegasan dinas ini. Ini lahan milik pemko, kok orang lain berkuasa?” ucap Paul.

Sementara Husni menyarankan agar membayar retribusi pemakaman datang saja ke kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) di Pinang Baris.

“Nanti akan kami komunikasikan di lokasi pemakaman, di lapangan kita mau kasih uang rokok sama penggali kubur, itu terserah bapak,” jelas Husni.

Husni mengungkapkan di lokasi TPU itu didominasi pemuda setempat untuk menggali dan mengubur serta membangun makam.

Husni mengakui yang menguasai TPU Kristen Simalinggar B adalah PS, mulai menggali, mengubur dan membangun makam. Petugas dari dinas yang ditempatkan, menurut Husni, tidak mampu mengatasi keberadaan para PS.

“Itu bukan petugas kita, mereka PS (pemuda setempat), kadang tidak mampu juga petugas kita mengatasinya, karena intimidas ada juga. Upaya yang kami lakukan baru-baru ini mandornya diganti dan menempatkan pekerja harian lepas (PHL) biar ada leadership di sana,” jelas Husni.(imc/bsk)

Komentar

Berita Terkini