INILAHMEDAN - Medan: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan berkomitmen mewujudkan anggaran yang maksimal bagi guru honorer di Kota Medan. Peningkatan anggaran guru honorer dinilai harus fokus guna mensejahterahkan guru demi peningkatan pendidikan di Kota Medan.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi DPRD Medan Rudiawan Sitorus saat menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap Rencana Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (07/09/2020).
“Dari sisi belanja, anggaran belanja ditargetkan turun sebesar Rp991,5 miliar, kami berharap penurunan anggaran belanja daerah ini tidak menggangu program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik serta perbaikan infrastruktur Kota Medan. Kami tidak ingin penurunan anggaran belanja digunakan untuk kegiatan yang sifatnya seremony serta tidak berdampak secara ekonomi dan sosial bagi masayrakat Kota Medan,” sebut Rudiawan Sitorus.
Fraksi PKS juga meminta Plt Wali Kota Medan untuk memasukkan para guru Madrasayah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), penggali kubur, bilal jenazah guru maghrib mengaji, khatib Jumat, pengurus badan kemakmuran masjid yang kurang mampu, para imam rawatib, ustadz dan ustadzah sebagai penerima BPJS PBI yang iurannya ditanggung APBD Kota Medan.
Sementara itu, dari sektor Pendapatan, FPKS juga menyoroti sejumlah hal terkait target pendatapan pada perubahan APBD tahun 2020 turun sebesar Rp.1,39 trilyun lebih. Meskipun, terkait target pendapatan ini, FPKS memaklumi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang mewabah di seluruh dunia bahkan juga di kota Medan.(imc/bsk)
