 |
| Aksi Sapma IPK Asahan terkait dugaan pungli di Dinas PUPR.(foto: zainal arifin) |
INILAHMEDAN - Asahan: Puluhan orang dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Asahan meributi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Asahan. Mereka menduga terjadi pungutan liar (pungli) terhadap peserta pemenang tender proyek di instansi itu.
"Ada dugaan pungli di ULP Asahan guna memenangkan peserta tender proyek," teriak Koordinator Aksi Muhamad Surya di depan Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Asahan Jalan Jendral Sudirman, Kisaran, Senin(04/11/2019).
Dalam orasinya, pengunjuk rasa mendesak Bupati Asahan mencopot Kadis PUPR Asahan dan Kabag ULP Asahan dari jabatannya karena diduga terlibat pungli untuk memenangkan peserta tender sejumlah proyek.
Massa Sapma IPK juga menuding ketidakadilan Dinas PUPR karena lebih memprioritas pengusaha jasa konstruksi di luar Asahan ketimbang pengusaha jasa konstruksi lokal. Apalagi untuk pagu proyek di atas lima miliar rupiah.
"Alhasil rekanan lokal banyak tidak kebagian jatah proyek," kata Muhammad Surya.
Muhammad Surya juga akan mendatangkan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon Bupati Asahan terkait dugaan kongkalikong tender proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR.
"Kita juga akan melaporkan ke aparat hukum soal data alamat LPSE yang diduga sengaja dirusak oknum tidak bertanggung jawab sehingga proses tender tak bisa diikuti peserta lelang proyek," kata Surya.
Kepala UKPBJ Asahan, Kasian, saat dikonfirmasi membantah tudingan yang dilontarkan massa Sapma IPK Asahan.
"Tudingan Sapma IPK Asahan harus dibuktikan dengan data-data akurat. Udah dulu ya, saya mau berangkat ke Jakarta," katanya.(imc/zainal)
