 |
| Tim Kunker XI DPRD Sumut dipimpin Siti Aminah Peranginangin didampingi anggota Layari Sinukaban, Leonard Samosir, Toni Togatorop, Robert Tobing foto bersama dengan Pj Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution dan jajarannya usai melakukan pertemuan.(foto: nangin) |
INILAHMEDAN - Medan: Pejabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution curhat ke Tim XI DPRD Sumut terkait buruknya sejumlah ruas jalan nasional serta belum dibangunnya jalan provinsi tembus Kabupaten Pakpak Bharat - Kabupaten Humbahas (Humbang Hasundutan) sehingga kabupaten yang baru dimekarkan ini tetap terisolir.
Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Tim XI DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Siti Aminah Peranginangin, Leonard S Samosir, Layari Sinukaban, Robert Tobing dan Toni Togatorop kepada wartawanusai melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke Pakpak Bharat, Jumat (14/06/2019).
“Dalam pertemuan itu terungkap bahwa jalan nasional yang menghubungkan Pakpak Bharat dengan Sabulussalam Provinsi Aceh kondisinya sangat parah,” ujar Siti Aminah Peranginangin.
Dalam curhatnya, Asren Nasution mengatakan ruas jalan nasional Sibande Kecamatan Sitelu Tali Ujungjahe – Sabulussalam Provinsi Aceh lewat Pakpak Bharat sepanjang 23 Km kondisinya babak belur.
“Kerusakannya sudah sangat parah. Kami berharap lembaga legislatif menyampaikan kondisi jalan nasonal ini kepada Kementerian PUPR maupun BBPJN (Balai Besar Penanganan Jalan Nasional) di Medan agar bisa segera diperbaiki," ujar Asren.
Begitu juga soal kelanjutan pembangunan jalan provinsi dari Pakpak Bharat – Ulu Merah - Humbahas yang hingga kini belum dilakukan pengaspalan dari batas Pakpak Bharat ke Humbahas.
“Masyarakat yang melintasi jalan itu sangat menderita. Karena setiap kendaraan yang lewat wajib membawa balok kayu untuk mengganjal kendaraan agar tidak mundur jika sewaktu-waktu berhenti di tanjakan tengah jalan,” ujar Asren sembari berharap kepada DPRD Sumut untuk mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunannya di APBD 2020.
Sementara Leonard, mendesak BBPJN Sumut segera melakukan perbaikan guna menghindari keresahan masyarakat.
“Kita secara bersama juga harus mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta agar kerusakan jalan nasional ini dapat segera diperbaiki. Paling lambat pada 2020 ini jalan harus sudah mulus guna menghindari terisolirnya kabupaten yang baru dimekarkan tersebut,” ujar Leonard.
Mengenai jalan tembus Pakpak Bharat – Humbahas yang hingga kini belum tuntas, Leonard, Toni dan Layari berjanji akan memperjuangkan anggaran pembangunannya di APBD Sumut TA 2020.
Dalam pertemuan itu, Bupati Pakpak Bharat maupun DPRD Sumut sepakat akan mengundang Bupati Humbahas untuk menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar anggaran pembangunan jalan provinsi jurusan Salak-Ulu Merah-Deleng Simpon-Batu Gajah hingga Humbahas dialokasikan di APBD 2020.(imc/nangin)
