INILAHMEDAN - Medan: Komisi D DPRD Sumut sepakat untuk menemui Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR guna menuntut anggaran pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi agar ditampung di APBN TA 2020.
Kesepakatan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK), 6 kepala daerah (Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Humbahas dan Samosir), Bappeda Sumut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) Wilayah I Sumatera di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (04/12/2018).
Rapat dihadiri Ketua ICK Budi Derita Sinulingga, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan mewakili Bupati Pakpak Bharat, BBPJN Wil I Sumatera, Kadis BMBK A Haris Lubis, dan Bappedasu. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi D Sutrisno Pangaribuan dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, anggota Komisi D Baskami Ginting, Yantoni Purba, Leonard Samosir, Jafarudin Harahap dan Syamsul Quadri.
Dalam pertemuan membahas rencana pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi untuk mengatasi kemacetan arus lalu-lintas Medan-Berastagi ini disepakati ke 6 bupati yang menggunakan jalan tol tersebut nantinya menyatakan komitenya memberi dorongan kepada pemerintah pusat serta mendesak Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran pembangunannya di APBN TA 2020.
Menurut Sutrisno, dari pertemuan ICK dengan Kemen-PUPR baru-baru ini ada satu penegasan dari Kemen-PUPR akan mengalokasikan anggaran Rp500 miliar di APBN Perubahan untuk pembangunan tahap awal berupa pembangunan jembatan layang.
"Untuk itu kami butuh komitmen dari para bupati yang daerahnya menggunakan akses Jalan Tol Medan- Berastagi guna memperkuat tuntutan masyarakat," ujarnya.
Sementara Ketua ICK Budi Derita Sinulingga menegaskan desakan pengalokasian anggaran pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi ini harus punya target minimal dan maksimal.
“Target minimal kita, pengalokasian anggaran pembangunan jembatan layang di dua titik, yakni Jembatan Layang di PDAM Tirtanadi Sibolangit dan di Bandar Baru (Tekongan Amoy) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar. Target maksimal atau jangka panjang, pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi," kata Sinulingga.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan komitmennya mendukung sepenuhnya dan siap membantu mewujudkan rencana usulan pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi. Sebab, kata dia, jalan yang selama ini digunakan tidak lagi mendukung kelancaran lalu lintas. Terutama saat terjadi longsor atau kecelakaan di jalan lintasan tersebut.
"Jadi perlu dibentuk tim dan siap menemui pemerintah pusat di Jakarta agar terlihat political will kami sebagai kepala daerah," ujar Terkelin.
Terkelin juga menyarankan agar Jalan Medan-Karo (Jalan Jamin Ginting) yang ada sekarang diperlebar dijadikan tiga jalur. Yakni dua jalur menuju ke atas (Berastagi) dan satu ruas jalur ke bawah (menuju Medan).
Terkelin optimis pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi akan terealisasi jika Pemprovsu, DPRD Sumut dan 6 bupati yang menggunakan jalur tol tersebut tetap kompak.
“Saya teringat ketika kita bersama-sama memperjuangkan pembangunan Jalan Tembus Karo-Langkat. Berkat kerja keras kita semua, akhirnya pembukaan jalan tersebut disetujui Menhut dan Unesco melalui kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser),” ujarnya.
Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan menyatakan komitmennya karena jalan tol tersebut sangat dibutuhkan mengingat jalan akses ke luar masuk Pakpak Bharat selama ini hanya satu jalan.
Anggota Komisi D Baskami Ginting, Leonard Samosir dan Jafaruddin Harahap berharap bupati yang memiliki kaitan dengab akses jalan tol tersebut agar ikut bersama Komisi D menemui pemerintah pusat, baik ke Kemen-PUPR maupun ke DPR-RI.
"Kebetulan Rabu (05/12/2028) Komisi D ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Kemen-PUPR dan DPR-RI. Kami harapkan bupati ikut bersama-sama dan jangan diwakilkan termasuk Kadis BMBK Provsu. Kita akan terus kejar sampai usulan kita terwujud," tegas Baskami. (imc/bsk)
