 |
| Krisis listrik melanda tanah air. Lima tahun memimpin PLN, Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo tidak bisa berbuat apa-apa. Lambatnya keputusan investasi memunculkan narasi menggoyang pemerintahan Prabowo.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Krisis listrik melanda tanah air. Lima tahun memimpin PLN, Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo tidak bisa berbuat apa-apa. Lambatnya keputusan investasi memunculkan narasi menggoyang pemerintahan Prabowo.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengatakan berdasarkan hasil analisis pihaknya, belum ada satu pembangkit baru dibangun Darmo untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.
"Silakan cek, di era Darmawan Prasodjo, ada tidak pembangkit baru yang masuk," kata Teuku Yudhistira di Jakarta, Rabu (11/06/2026)..
"Dia lambat melakukan keputusan investasi. Jadi muncul narasi seolah ada upaya menggoyang pemerintahan Prabowo yang konsern mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.
Kata Yudhistira, krisis listrik juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama. Defisit terjadi juga dampak tata kelola pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.
Yudhistira menilai komunikasi PLN terkesan mencari 'kambing hitam' menutupi krisis listrik di Pulau Jawa dengan menyebut gangguan di PLTGU Jawa 1.
"Selama ini PLN hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal, di tengah harga minyak dunia yang melambung yang akhirnya menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak," urainya.
Yudhistira mengatakan keputusan investasi PLN maupun IPP selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi.
Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang tidak transparan menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat. Padahal publik ingin mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif.
"Jawaban PLN hanya menyebut ada gangguan dan pemeliharaan tanpa menjelaskan akar persoalan yang terjadi," katanya.(imc/bsk)
