 |
| Ribuan pohon di Medan ditebangi dampak pembangunan proyek BRT Mebidang.(foto: dok) |
INILAHMEDAN- Medan: Pengamat sosial dan kebijakan publik Ahmad Afandi Harahap mengkritik proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang tengah dikerjakan pemerintah pusat di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan. Dampak dari proyek itu, lebih dari 2.886 pohon di Kota Medan ditebangi.
"Ini bukti pembangunan tidak seimbang dengan kelestarian lingkungan," kata Ahmad Afandi, Jumat (05/06/2026).
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni, kata Afandi, seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
" Justeru ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Kota Medan saat ini," katanya.
Menurut dia, proyek yang digadang-gadang sebagai solusi transportasi massal modern tersebut justru menyisakan persoalan serius terhadap lingkungan hidup.
"Di saat dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan berbicara tentang upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Kota Medan justeru kehilangan ribuan pohon akibat pembangunan BRT. Ini menjadi ironi yang harus dikritisi bersama," tandasnya.
Menurutnya, pohon-pohon yang selama puluhan tahun tumbuh di median jalan utama di Kota Medan bukan sekadar penghias kota, melainkan bagian penting dari ekosistem perkotaan yang berfungsi menyerap karbon, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu udara, serta menjadi penyangga kualitas lingkungan bagi masyarakat.
"Pohon-pohon yang ditebang itu memiliki fungsi ekologis yang sangat besar. Ketika ribuan pohon hilang, maka yang hilang bukan hanya batang dan daunnya, tetapi juga kemampuan kota dalam memproduksi oksigen, menyerap polusi, dan menjaga keseimbangan lingkungan," katanya.
Menurut Afandi, pembangunan yang baik tidak boleh mengorbankan lingkungan dalam skala besar tanpa adanya mitigasi yang jelas dan terukur.
Afandi juga menyoroti minimnya transparansi terkait proyek BRT tersebut. Hingga saat ini masyarakat belum memperoleh informasi memadai mengenai besaran anggaran, rincian pekerjaan, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan.
"Masyarakat berhak mengetahui berapa sebenarnya nilai proyek ini, bagaimana perencanaan anggarannya, siapa pelaksana pekerjaannya, dan seperti apa kajian dampak lingkungannya. Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang rakyat justru minim keterbukaan kepada publik," tegasnya.
Afandi juga meminta pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka pengelolaan kayu hasil penebangan, serta rencana penghijauan kembali sebagai bentuk kompensasi lingkungan.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa lingkungan dikorbankan tanpa ada manfaat yang jelas bagi publik," ujarnya.
"Pembangunan memang penting, tetapi keberlanjutan lingkungan jauh lebih penting. Kota Medan membutuhkan transportasi modern, tetapi juga membutuhkan udara bersih, ruang hijau, dan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang," pungkasnya.(imc/bsk)
