 |
| Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Jumat (01/05/2026).(foto: har) |
INILAHMEDAN - Medan: Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Jumat (01/05/2026).
Herlina hadir bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution serta Wakil Gubernur Surya dan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota se-Provinsi Sumut.
Turut hadir, Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, pimpinan DPRD Sumut, Ketua Panitia Hari Buruh Internasional Elfianti Tanjung, perwakilan Forkopimda Sumut, serta para buruh dari berbagai serikat pekerja.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menegaskan kesejahteraan buruh menjadi prioritas utama pemerintah, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas peran buruh yang ada di Sumut. Bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga bagaimana membantu kami di pemerintah daerah untuk membuat kesimpulan, kebijakan, dan bagaimana poin-poin kebijakan itu bisa dirasakan dampaknya untuk seluruh buruh di Sumatera Utara. Terima kasih kepada para serikat yang sudah memperjuangkan nasib buruh,” ujar Bobby.
Terkait tuntutan buruh, Bobby menegaskan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan penting dengan skala prioritas yang sama. Di antaranya, perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberlakuan upah layak, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, hingga penghapusan outsourcing.
Mengenai kesejahteraan, Bobby meminta kepala daerah kabupaten/kota di Sumut untuk bekerja sama dalam mengendalikan harga bahan pokok, khususnya di wilayah dengan jumlah pekerja yang tinggi. Salah satunya melalui operasi pasar agar beban masyarakat tidak semakin berat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Bobby memaparkan program pengadaan rumah bagi pekerja. Menurutnya, perlu dirumuskan skema khusus di tingkat provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program subsidi nasional.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk penambahan anggaran dan jumlah pengawas tenaga kerja. Hal ini dinilai penting mengingat jumlah perusahaan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas saat ini(imc/har)
