 |
| Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan gugatan hukum jika mediasi dengan AJB Bumiputera tidak mendapat titik temu (mentok). (foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan gugatan hukum jika mediasi dengan AJB Bumiputera tidak mendapat titik temu (mentok).
Hal itu dikatakan Irwansyah Tanjung, kuasa hukum Perumda Tirtanadi kepada wartawan di Kantor Perumda Tirtanadi, Kamis (14/09/2023).
Irwansyah mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan permohonan mediasi ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan nomor pendaftaran P230900973 di Jakarta.
Menurut Irwansyah, sejak pembaharuan Perjanjian Kerjasama Nomor 10/SPIN/DIR/2012 dan 043/BP-PDAM TN/PKS/VI1/2012 tanggal 13 Juli 2012 AJB Bumiputera 1912 membayar kewajibannya walau sering terjadi keterlambatan, terakhir pembayaran klaim dilakukan AJB Bumiputera 1912 pada Februari 2023 untuk membayar klaim Pensiunan April 2022. Setelah itu tidak ada lagi pembayaran dari AJBB.
Karena itu, kata Irwansyah, keseluruhan kewajiban Bumiputera yang harus dibayarkan ke Perumda Tirtanadi sebesar Rp32.543.663.059 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).
"Dari data dan fakta yang ada, Perumda Tirtanadi sudah melakukan kewajiban pembayaran premi tapi pihak Bumiputera tidak membayarkan klaim yang diajukan Perumda Tirtanadi yaitu pembayaran manfaat program tabungan hari tua sesuai dalam perjanjian kerja'" kata Irwansyah didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan Tengku Dicky Anggara, Kepala Divisi (Kadiv) Sumber Daya Manusia (SDM) Aruna Irani, Kadiv Perencana Siti Zainab, Kadiv Keuangan Sahrim Siregar, Kabid Kesra Oktavia Anggraini, Erni Purba Staf Divisi SDM dan Kabid Hukum Nisfusa Faisal.
Untuk itu, Irwansyah mengharapkan pada proses mediasi yang sudah didaftarkan tersebut, pihak Bumiputera akan menyelesaikan kewajibannya ke Perumda Tirtanadi.
Sebelumnya menurut Zainab (mantan Kadiv SDM) pihaknya sudah dua kali menanyakan hal tersebut ke pihak Bumiputera, namun tidak mendapat jawaban.(imc/bsk)
