Kadiv Humas Polri Irjen Dedi giat rapat koordinasi pengamanan Pemilu 2024. (foto : dok)
INILAHMEDAN - Jakarta : Polri telah mempersiapkan operasi dengan sandi 'Mantap Brata' dalam pengamanan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan sebelum dan pasca Pemilu.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers terkait dinamika menjelang Pemilu 2024 yang akan datang.
" Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," ujarnya di gedung Dewan Pers, Selasa (10/01/2023).
Dedi memaparkan, berdasarkan riset dari Kominfo, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial menjelang tahun politik 2024.
Oleh karenanya, ia berharap pertemuan antar stakeholders dapat terus dilakukan untuk membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024, agar berjalan aman dan lancar.
" Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," imbuhnya.
Menurutnya, Polri juga akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid.
Pertemuan tersebut untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar menyaring informasi atau berita hoax menjelang pemilu.
" Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan pihaknya sudah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait untuk sejumlah kasus sengketa pers dalam Pemilu 2024. Hal itu untuk mensukseskan agenda lima tahunan tersebut.
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan 20 anggota yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024 dengan proyeksi 1.500 pengaduan di 2023.
" Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan tik-tok," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Perwakilan KPU Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi lain menjelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital. (imc/joy)
