 |
| DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI dalam sdng tahunan MPR RI bersama DPR RI, DPD RI, Selasa (16/08/2022).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI dalam sdng tahunan MPR RI bersama DPR RI, DPD RI, Selasa (16/08/2022).
Rapat paripurna terlebih dahulu dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan HT Bahrumsyah.
Usai membuka rapat paripurna, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti jalannya sidang tahunan melalui layar televisi yang diawali dengan sambutan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, kemudia sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani dan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Rapat paripurna ini juga dilakukan secara serentak di seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Pidato Kenegaraan Presiden ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di gedung MPR/DPR RI Jakarta.
Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan dilakukan melalui video conference, rapat paripurna ini juga dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, anggota DPRD Medan, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi mengatakan tantangan yang dihadapi bangsa ini sangat berat, sulit dan tidak mudah dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis global.
"Tapi kita patut bersyukur, Indonesia mampu menghadapi krisis global ini yang melanda negara-negara di dunia," kata Presiden.
Dampak krisis global ini, kata Presiden, perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Belum lagi dampak terjadinya perang Rusia - Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan.
"Semua ini harus kita hadapi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Dan kita bisa melewati itu semua. Kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," kata Presiden.
Menurut Presiden, pemilihan ekonomi bangsa berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kwartal II tahun 2022 ini. "Ini juga patut kita syukuri," kata Presiden.
Ini semua diperoleh, kata Presiden, karena adanya dorongan yang kuat dari segenap elemen bangsa bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi.
"Semua elemen bergerak bersama-sama menghadapi pandemi dengan baik. Ini kekuatan kita untuk membangun Indonesia. Karena kita memiliki wilayah yang luas dan memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia," katanya.
Kata Presiden, kekuatan bangsa ini juga ditopang dengan bonus demografi sebagai kekuatan terbesar ketiga.
"Ekonomi kita mulai tumbuh merata. Konsumsi beras kita tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir," sebut Presiden.
Presiden juga menetapkan target defisit APBN 2023 mencapai Rp598,2 triliun, atau setara 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Target itu sesuai dengan mandat yang diatur dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, bahwa defisit fiskal harus kembali ke 3 persen pada 2023.
Sebelumnya defisit APBN memang diperbolehkan lebih dari 3 persen karena diperlukan untuk menguatkan anggaran di tengah tekanan pandemi Covid-19.
"Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," kata Presiden.
Ia mengatakan, defisit APBN 2023 itu berasal dari selisih antara pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp2.443,6 triliun dengan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun.
Nantinya defisit APBN 2023 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, termasuk dari utang. Presiden berjanji akan mengelola utang secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," kata dia.
Di sisi lain, pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan layanan umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
Kemudian pemerintah akan tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan special mission vehicle (SMV).
Selain itu, pemerintah juga akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro.
"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintah soal pembangunan yang harus sesuai peta jalan. Termasuk dengan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Bamsoet mengatakan, Indonesia punya mimpi untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mencapai itu, pasti banyak tantangan dan peluang.
"Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan, peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta, jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan, pembangunan IKN harus jalan terus meski nanti ada pergantian kepemimpinan.
"Termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," katanya
Bamsoet menambahkan, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan.
"Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi. Pembentukan "haluan negara" yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045," tuturnya.
Bamsoet juga menyampaikan dua buah pantun saat menutup pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR 2022 itu.
Dalam pantun pertamanya, Bamsoet mengingatkan agar tokoh-tokoh yang hendak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak perlu bimbang karena Presiden Joko Widodo berpesan agar tidak usah buru-buru membicarakan Pemilihan Presiden 2024.
"Kupu-kupu terbang bersama kumbang. Hinggap di dahan pohonnya palsu. Para Capres Cawapres tak perlu bimbang. Ingat pesan Presiden: ojo kesusu," kata Bamsoet disambut tepuk tangan hadirin.
Politikus Partai Golkar itu lalu melontarkan pantun keduanya. Dalam pantunnya kali ini, ia mengingatkan agar Pemilihan Umum 2024 mendatang jangan sampai membelah masyarakat Indonesia.
"Burung merpati terbang di atas sawah. Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah. Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah," kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, dua buah pantun itu ia sampaikan demi menggugah kesadaran semua pihak dalam berbangsa dan bernegara.
Setelah menyelesaikan pidatonya, Bamsoet menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Puan Maharani yang akan melanjutkan memimpin sidang.
Usai rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi, Ketua DPRD Medan Hasyim sangat bersyukur dan mengapresiasi atas pencapaian yang dilakukan para pemimpin bangsa dalam percepatan pemulihan ekonomi bangsa dampak pandemi.
"Tema HUT ke-77 Kemerdekaan RI 'Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat' memang menjadi realita bahwa bangsa ini mampu menghadapi krisis global lewat kerja sama dan dorongan segenap elemen bangsa," kata Hasyim.(imc/adv)
