INILAHMEDAN - Medan: Sikap politik mahasiswa pada Pilkada Kota Medan sekitar 40 persen lebih berorientasi pada politik uang (money politic).
"Selebihnya lebih berorientasi pada politik identitas (kesukuan/agama) dan atas motivasi pertemanan," kata tokoh pemuda yang juga Wakil Ketua Umum DPP KNPI Sugiat Santoso pada Focus Group Discussion dengan judul: Kota Medan Butuh Pemimpin Seperti Apa? yang dilaksanakan di AW Kafe lingkungan kantor PW Alwashliyah Jalan SM Raja Medan, Selasa (28/07/2020).
Pada diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Alwahsliyah (Himmah) itu, kata Sugiat, sangat tidak mungkin warga Kota Medan mendapat pemimpin yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan publik.
Apalagi tiga Wali Kota Medan terjerat kasus hukum mulai dari Abdillah, Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin. Berdasarkan riset para ahli, kata Sugiat, produk demokrasi ada dua, pecah kongsi dan persoalan hukum.
“Makanya pilkada ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama, seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik itu mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda maupun wartawan. Jangan sampai 4 kali pemimpin Kota Medan masuk penjara, cukuplah 'hetrik' (tiga kali),” kata Sugiat.
Sugiat masih ingat ketika mahasiswa mendengungkan semangat reformasi pada 1998 agar pemerintah memperjuangkan hajat hidup orang banyak telah menghilangkan politik uang dan politik identitas.
“Ingat, basis mahasiswa memiliki moral tinggi. Jadi politik uang dan identitas harus dikurangi. Kita harus cenderung melihat track record dan visi misi calon kepala daerah yang jelas untuk kepentingan orang banyak,” terangnya.
Pada Pilkada Kota Medan sebelumnya, kata dia, partisipasi pemilih di Medan hanya 26 persen. Ini terendah di Indonesia. Padahal Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Ini menunjukkan adanya fesimisme rakyat terhadap calon pemimpinnya.
"Ini menjadi PR mahasiswa, karena fesimisme rakyat akan menjadi bahaya besar bagi keberlangsungan demokrasi," katanya.
Demokrasi yang baik, kata dia, memerlukan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya harus tinggi. Kota Medan harus mendapat pemimpin yang tidak lagi terjebak dalam masalah-masalah hukum.
"Oleh sebab itu politik uang pada Pilkada harus diberantas, terlebih lagi politik identitas. Karena politik identitas tidak menyehatkan justeru menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat dan berpotendi pada kerusuhan sosial," katanya.
Sugiat mengajak mahasiswa melihat bagaimana sesungguhnya pembangunan di Kota Medan. Dulu orang Medan sangat bangga dengan predikat sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya. Tapi sekarang oleh tetangganya saja seperti Pekanbaru dan Palembang sudah kalah. Untuk persoalan banjir saja pemkonya belum bisa mengatasi.
"Belum lagi persoalan kemacetan lalulintas dan pelayanan publik. Di kota lain, pemkonya berusaha mempercepat urusan perizinan dan KTP masyarakat tapi di Medan urusan KTP bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Pemimpin Kota Medan harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Siapapun nanti jadi wali kota, apakah itu Akhyar atau Bobby, harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan mempersatukan semua potensi,” katanya.
Tampil pembicara lain pada diskusi itu yakni Sekretaris PW Alwashliyah Sumut Alim Nur Nasution, Direktur Rumah Konstituen Eko Marhendi,l danKetua PW Himmah Sumut Abdul Razak Nasution. Ketua Panitia diskusi Ilham Fauzi Munthe.(imc/bsk)
