 |
| Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan secara terperinci terkait proses diraihnya WTP dari BPK Perwakilan Medan melalui Zoom Meeting dari ruang Comand Center Kantor Bupati Karo, Minggu (12/07/2020).(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Kabanjahe: Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Medan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi perlu ada komitmen dan kepatuhan yang dicapai, sepanjang Pemkab Karo sebagai pengguna APBD bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK tersebut.
Hal itu ditegaskan Bupati pada diskusi bersama dengan Grup "Kita Bisa Ubah Karo" yang dipandu moderator Aries Eklesia Sebayang, dalam topik pembahasan WTP, Silpa dan KKN di Karo, Sabtu (11/07/2020) malam di ruang Kominfo Comand Centre Karo.
Diskusi dilakukan lewat zoom meeting oleh Bupati didampingi Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kalak BPBD Martin Sitepu, Kadis Kesehatan Irna Safrina Meliala, Kepala Inspektur Philemon Brahmana, Kadis PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Kadis Perikanan Sarjana Purba, Kadis Pendidikan Eddi Surianta Surbakti, Kadis Pertanian Metehsa Purba, dan Dirut RSUD Kabanjahe Arjuna Wijaya.
"Selama kriteria BPK dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka upaya pencapaian WTP itu sesuatu yang niscaya. Di satu sisi ada oknum tertentu merasa Pemkab Karo tidak pantas mendapatkan WTP. Lumrah itu, beda pandangan dan pendapat bagian dari demokrasi," tegas Bupati.
Menurut Bupati, opini WTP sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. BPK RI Perwakilan Medan pun telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat tersebut. Bukan karena saling kenal, kemudian WTP dapat dibeli.
Adapun kriteria untuk meraih WTP tersebut, katanya, adanya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Jika kriteria ini dipenuhi, BPK RI dapat memberikan opini WTP kepada pemerintah daerah.
Sementara itu Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan menjelaskan, tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk memperoleh opini WTP. Apalagi dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini. Pemkab Karo baru kali ini mampu meraih WTP.
Namun berkat kegigihan, komitmen dan kolaborasi seluruh SKPD, ujarnya, sesuai kepatuhan yang di rekomendasikan oleh BPK RI Perwakilan Medan, semua ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengatakan apapun tanggapan orang dalam proses memperoleh WTP oleh Pemkab Karo, silakan saja, tapi pihaknya tetap mengapreisasi dan bangga atas predikat tersebut.
Anggota DPD RI Badikenita Sitepu juga mengatakan, WTP yang diraih Pemkab Karo sangat membanggakan. Sebab ada niat dari disclaimer menuju lebih baik, tentu ini suatu prestasi. (imc/is)
