 |
| DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun 2025 - 2026, Senin (31/08/2026).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun 2025 - 2026, Senin (31/08/2026).
Rapat paripurna itu merangkum aspirasinya masyarakat Kota Medan dari lima daerah pemilihan. Sebelumnya 50 wakil rakyat yang duduk di DPRD Medan menggelar reses di lima daerah pemilihan untuk menampung aspirasi masyarakat agar ditampung pada program kerja pembangunan Pemko Medan ke depan.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen didampingi unsur pimpinan dewan yakni Zulkarnaen, Hadi Suhendra dan Rajudin Sagala dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas beserta Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajarannya, terungkap toga isu utama yang paling banyak dikeluhkan warga. Yakni soal lampu penerangan jalan yang mati, infrastruktur rusak serta penyaluran bantuan sosial yang belum merata dan kurang tepat sasaran.
Keluhan Masif
Dalam rapat paripurna itu, keluhan warga paling masif mengenai banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang padam. Kondisi ini hampir terjadi di seluruh daerah pemilihan.
"Minimnya penerangan jalan umum bukan sekadar masalah kenyamanan, tapi situasi itu memicu tingginya resiko kriminalitas jalanan seperti perampokan atau pembegalan," kata juru bicara Daerah Pemilihan I Lily MBA dalam laporan resesnya..
Menurut Lily, masyarakat daerah pemilihan I meminta Pemko Medan memperbaiki secara menyeluruh LPJU, sekaligus mengganti tiang listrik yang sudah lapuk dan miring.
"Apalagi menjelang musim penghujan tahun ini, tiang listrik lapuk dan miring bisa membahayakan masyarakat jika tumbang. LPJU padam memicu kriminalitas jalanan. Ini harus lekas diantisipasi," kata politisi PDIP ini.
Kondisi serupa juga terjadi di Daerah Pemilihan II, meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan. Menurut anggota Fraksi NasDem Syaiful Bahri, perlu segera dipasang tiang dan lampu baru di sejumlah titik seperti di Jalan Tuar Raya, Jalan Rawe, kawasan Martubung, Kelurahan Besar hingga Chaidir di kawasan Nelayan Indah.
Permintaan pembenahan penerangan jalan umum juga datang dari Daerah Pemilihan III, IV, dan V seperti di kawasan Jalan Gedung Arca serta Jalan Sei Belutu.
Kerusakan infrastruktur juga menjadi keluhan masyarakat Kota Medan. Seperti jalan rusak dan drainase tumpat. Di daerah pemilihan III misalnya. Menurut juru bicaranyw Datuk Iskandar Muda, kondisi Jalan Letda Sudiono sudah rusak parah dan berlubang sehingga rawan kecelakaan.
"Apalagi menjelang musim penghujan tahun ini. Rusak parah dan rawan kecelakaan," kata politisi PKS ini.
Di Daerah Pemilihan IV juga demikian. Jalan rusak juga dilaporkan juru bicaranya Agus Setiawan. Seperti di Jalan Garu I, Gang Famili, Jalan Seksama dan Komplek Pemda.
"Hasil reses kemarin, warga di sana meminta agar perbaikan jalan segera dilakukan," kata Agus Setiawan dalam laporan resesnya.
Persoalan drainase tumpat di Jalan Air Bersih juga dilaporkan Agus Setiawan. Pengerukan drainase di kawasan itu sangat mendesak karena salah satu penyebab banjir.
"Untuk di Jalan Selamat, Jalan Mahkamah dan Jalan Juanda juga butuh pengaspalan seperti harapan warga. Kami berharap Dinas Sumber Data Air dan Bina Marga segera menindaklanjutinya," katanya.
Di Daerah Pemilihan V, Rommy Van Boy melaporkan banyak penyumbatan drainase. Seperti di Jalan Luku, Gang Kali, Lapangan Segitiga di Medan Maimun.
"Di Lapangan Segitiga di Medan Maimun misalnya. Seharusnya di sana menjadi ruang terbuka hijau, tapi justeru menjadi tempat pembuangan sampah. Warga memohon diubah menjadi taman yang asri," katanya seraya menambahkan pemangkasan pohon yang mengganggu di kawasan SMA Negeri 2 Medan juga menjadi usulan warga.
Bantuan Sosial
Isu sosial tak kalah mendesak adalah bantuan sosial (bansos) di Daerah Pemilihan V. Warga di daerah itu mengeluhkan soal bantuan sosial sembako ya h tidak merata, terputus tanpa kejelasan dan belum tepat sasaran.
Selain itu, warga Lingkungan III, Jalan Bunga Rampai, juga memohon kemudahan akses layanan kesehatan termasuk permohonan BPJS gratis serta kebijakan berobat cukup bermodal KTP.
Seluruh usulan dan keluhan yang disampaikan dalam laporan reses ini selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan melalui perangkat daerah terkait. Para anggota DPRD berharap aspirasi masyarakat ini bukan sekadar masuk laporan, melainkan segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan warga Kota Medan.
Pada rapat paripurna juga diwarnai sejumlah kritik anggota DPRD Medan atas ketidakhadiran beberapa OPD, seperti diungkap Paul Mei Anton.
“Kita sesalkan di rapat paripurna laporan reses ini sepertinya banyak pimpinan OPD yang tidak hadir, seperti Dinas PU dan DLH misalnya,” kata Paul yang juga politisi PDIP.
Padahal, kata dia, aspirasi rakyat yang ditampung melalui reses dewan sangat berkaitan dengan OPD yang dimaksud.
“Bagaimana ini Pak Wali Kota,” ucapnya.
Sementara itu Wali Kota Medan Rico Waas memberi teguran kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan terkait perlunya pembenahan persoalan data desil dan penyaluran bantuan sosial agar tidak terus menjadi aspirasi berulang yang dibawa masyarakat ke DPRD Kota Medan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui pembaruan data, tetapi juga membutuhkan edukasi dan penyampaian informasi yang lebih maksimal kepada masyarakat.
“Dinas Sosial kita minta memastikan program pemerintah kota sampai ke masyarakat dan dijelaskan dengan baik, sehingga permasalahan tidak terus berputar-putar di dewan,” kata Rico Waas yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Di kesempatan tersebut, Rico Waas juga menegur pimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan yang tidak hadir dalam rapat paripurna itu.
Rico secara khusus menyoroti persoalan penataan pohon yang banyak muncul dalam laporan reses. Ia mempertanyakan ketidakhadiran pimpinan maupun pejabat bidang terkait dari DLH dalam pembahasan tersebut.
“Jika Kepala Dinas maupun Kabidnya tidak hadir, tolong dicatat. Mengapa banyak sekali laporan mengenai masalah penataan pohon, tetapi Kadis justru tidak hadir saat pembahasan ini?” ujarnya.
Setelah menyoroti dua perangkat daerah tersebut, Rico meminta seluruh OPD tidak berhenti pada pembahasan hasil reses. Ia menilai laporan dari lima daerah pemilihan (dapil) memuat banyak persoalan yang senada dan sebagian di antaranya tidak membutuhkan proses panjang untuk mulai dikerjakan.
“Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga,” ujarnya.
Karena itu, Rico meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan perangkat daerah (OPD) terkait setelah rapat paripurna untuk memeriksa catatan khusus yang telah diberikan dan memetakan program hasil reses yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat.
“Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu,” tegasnya.
Selain persoalan sosial dan lingkungan, infrastruktur menjadi salah satu isu yang banyak disampaikan masyarakat melalui reses. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) mendapat banyak catatan, terutama terkait perbaikan jalan.
Rico meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas, sehingga usulan yang memang dapat segera dikerjakan tidak berhenti dalam daftar aspirasi.
Bagi Rico, hasil reses tidak boleh hanya berpindah dari laporan masyarakat ke meja pemerintah tanpa ada kejelasan tindak lanjut.
Karena itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengawal seluruh hasil reses dan mendukung pembentukan sistem pengawasan, seperti Liaison Officer (LO) maupun sistem tracking. Sistem tersebut dinilai penting untuk mengetahui posisi setiap aspirasi, mulai dari usulan diterima, dipetakan, ditindaklanjuti hingga pelaksanaannya.
Untuk program yang dapat dikerjakan minggu ini maupun minggu depan, Rico meminta OPD berkomunikasi langsung dengan anggota DPRD yang menyampaikan usulan. Setiap tindak lanjut juga diminta disertai laporan balik.
Rico juga meminta agar Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diselaraskan dengan kerangka kerja Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) KPK. Setiap usulan, katanya, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, kajian yang memadai, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.(imc/bsk)
