 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution mengikuti rapat pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) di Jakarta, Senin (25/05/2026).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Provinsi Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025.
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian mengatakan besaran pengembalian dana disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.
Saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumut mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito Karnavian usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/05/2026) yang dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan hibah terbesar untuk daerah terdampak banjir dan longsor. Total dana hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar.
“Saya mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,” ujar Tito.
Tito menyampaikan sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Sisanya ditangani pada tahap berikutnya.
“3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya yang sekitar 1.000 bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” katanya.
Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito menjelaskan BNPB telah mulai mengerjakan huntap yang berdiri di atas lahan milik masyarakat sendiri. Sedangkan pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih terkendala proses penyediaan lahan.
“Sementara untuk huntap, kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya,” terang Tito.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran kementerian terkait.(imc/bsk)
