 |
| Puluhan massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara melontarkan Isu 'Wali Kota Bayangan' pada setahun kepemimpinan Rico-Zaki.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Puluhan massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara melontarkan Isu 'Wali Kota Bayangan' pada setahun kepemimpinan Rico-Zaki.
Isu itu mereka lontarkan pada aksi unjuk rasa bertajuk Mimbar Kerakyatan di Balai Kota Medan, Kamis (12/02/2026).
Sosok 'Wali Kota Bayangan' yang mereka maksud pada unjuk rasa itu kini menjabat sebagai wakil rakyat.
“Inilah uniknya Kota Medan, ada 'Wali Kota Bayangan',” ujar salah seorang pendemo dalam orasinya.
Selain isu 'Wali Kota Bayangan' yang diduga banyak mengintervensi kebijakan Pemko Medan, massa juga menyampaikan sejumlah catatan evaluasi satu tahun kepemimpinan Rico–Zaki.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus menyebut kepemimpinan saat ini lebih menonjolkan 'pembangunan etalase' ketimbang pembenahan substansi kebijakan publik.
Aliansi juga menyoroti dugaan pelanggaran sistem merit ASN, fenomena 'ASN impor' serta disharmonisasi birokrasi yang dinilai menciderai semangat UU No 20 tahun 2023 tentang ASN.
Massa juga menyinggung dugaan praktik 'konsultan titipan' dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), polemik penertiban reklame oleh Satpol PP, hingga indikasi kebocoran pajak hiburan malam sebagaimana tertuang dalam temuan BPK dan pembahasan RDP DPRD Medan.
Koordinator aksi, Akbar, dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa bertujuan menyampaikan aspirasi, bukan untuk berkonfrontasi dengan aparat.
Akbar juga menyoroti kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas yang dinilai berlarut-larut dan mencerminkan lemahnya kepemimpinan.
Massa juga mengkritik tindakan Satpol PP dalam penertiban reklame yang disebut masih memiliki izin sehingga merugikan pelaku usaha dan mengganggu iklim investasi di Kota Medan.
"Salah satu contohnya peristiwa penertiban reklame yang dilakukan Dinas Perkim dan Satpol PP ternyata memiliki izin dan taat bayar pajak," tandas Akbar.
Tindakan tersebut, kata dia, dinilai berdampak buruk terhadap iklim usaha di Kota Medan akibat sikap arogansi pemerintah kota.
Massa juga meminta aparat kepolisian dan Satpol PP memfasilitasi pertemuan langsung dengan Wali Kota Medan dan Sekretaris Daerah agar aspirasi dapat disampaikan secara terbuka.
Massa hanya ditemui Asisten Umum Pemko Medan yang dinilai tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan. Karena itu, massa menolak memberikan kesempatan tanggapan.(imc/bsk)
