 |
| Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Andreas Pandapotan Purba menggelar Sosialisasi Perda No 05 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan, Sabtu (25/10/2025).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Andreas Pandapotan Purba menggelar Sosialisasi Perda No 05 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan, Sabtu (25/10/2025).
Sosialisasi perda digelar di iJalan Sukacita Lingkungan IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli (Lapangan Gereja GSPDI). Dalam kegiatan itu, masyarakat mempertanyakan lapangan pekerjaan yang makin sulit.
"Kami putera daerah yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini butuh lapangan pekerjaan. Sekitar tempat tinggal kami ini banyak kawasan industri namun tidak memberdayakan putra daerah," ungkap M Nababan.
Warga berharap Andreas Pandapotan Purba dapat menjembatani dengan pemilik industri agar memberdayakan warga setempat yang membutuhkan pekerjaan.
"Kami hanya meminta pekerja yang produktif agar diberdayakan. Jangan pekerja dari luar daerah yang mendominasi. Harusnya warga di sini menjadi prioritas agar persoalan kemiskinan dan kriminalitas dapat berkurang," tegasnya.
Hal senada disampaikan Paham Siringo-ringo. Ia menduga terjadi kecurangan dalam sistem perekrutan karyawan agar dapat bekerja di salah satu perusahaan yang ada di sekitar lingkungan mereka.
"Yang menjadi salah satu faktor sulitnya warga disini mendapatkan pekerjaan karena adanya dugaan kecurangan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ada saya ketahui salah satu oknum begitu diberikan 'pelicin' Rp600 ribu, langsung masuk si pelamar pekerjaan itu. Sementara warga kita ini mau bekerja karena tak punya uang. Mau makan aja ga bisa, konon lagi mau memberikan 'pelicin'," bebernya.
Sementara Andreas Pandapotan Purba mengaku telah berupaya membangun komunikasi dengan pihak PT KIM dan juga beberapa perusahaan lainnya yang ada di sana.
"Saya juga sudah koordinasi dengan pemerintah setempat untuk membahas permasalahan tentang perekrutan tenaga kerja lokal. Saya sudah membangun komunikasi dengan PT KIM. Nanti kami coba koordinasi dengan kepling atau pun lurah dan Dinas Ketenagakerjaan. Semoga ada solusinya," kata Andreas.
Dia juga meminta masyarakat memantau informasi terkait kebijakan Pemko Medan di media sosial dalam perekrutan ketenagakerjaan.
"Kalau saya tidak salah, Pemko Medan sedang membuka lowongan pekerjaan," katanya.
Selain persoalan tenaga kerja, masyarakat juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Infrastruktur, bantuan sosial, UMKM, pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan.(imc/bsk)
