 |
| Pemprov Sumut melalui Dinas P3AKB dan Dinas Ketenegakerjaan melakukan konferensi pers terkait pencegahan Pekerja Migran Ilegal dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/09/2025).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Pemprov Sumut terus memperkuat kolaborasi untuk menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja hingga 2026 dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Salah satu penyebab TPPO karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Untuk itu Pemprov Sumut menjalin MoU dengan KEK Sei Mangkei untuk penyerapan 3.000 tenaga kerja tahun 2025 ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Yuliani Siregar saat temu pers di kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (24/09/2025). Temu pers itu juga melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut.
Kata Yuliani, Pemprov Sumut juga melakukan MoU dengan PT KIM Medan dan PT Inalum. Sehingga target rencana kerja daerah dalam menyiapkan lapangan kerja bagi 10.000 tenaga kerja hingga tahun 2026 tercapai.
Upaya lain yang dilakukan Pemprov Sumut adalah dengan mengadakan Job Fair tahun 2025 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 567 orang. Tercatat, penempatan kerja luar negeri sebanyak 1.708 orang untuk tahun 2025.
“Bekerja di luar negeri boleh saja, namun harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan agar terhindar menjadi korban TPPO,” ujarnya.
Data BPS Sumut Februari 2025 menunjukkan jumlah penduduk usia kerja 11.561.000. Dari jumlah tersebut tercatat 8.108.000 merupakan angkatan kerja. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja seperti pensiunan, ibu rumah tangga, dan mahasiswa.
"Dari 8,108 juta jiwa angkatan kerja, sebanyak 409.000 adalah pengangguran. Berdasar data yang kami himpun, terdapat pula 2.000 tenaga kerja ilegal yang berada di Malaysia, yang harus diselesaikan agar tidak terindikasi ke dalam TPPO," katanya.
Untuk mencegah TPPO, kolaborasi dilakukan dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi, dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan membuka lapangan kerja di sektor UMKM.
"Untuk Dinas Pendidikan kita meminta agar menyiapkan lulusan SDM andal, yang dibutuhkan saat ini seperti desain grafis, ahli las. Sementara di Dinas Koperasi, kita berkolaborasi membina UMKM untuk ciptakan lapangan kerja, karena tidak semua wilayah di Sumut punya industri," katanya.
Untuk mendukung peningkatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Sumut juga akan melakukan renovasi sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK). Balai tersebut nantinya akan disiapkan sebagai wadah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para calon pekerja agar lebih terampil di bidangnya.(imc/bsk)
