 |
| Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jalan Bilal Gang Tahir, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Medan Timur, Kota Medan, Minggu (11/09/2022).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jalan Bilal Gang Tahir, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Medan Timur, Kota Medan, Minggu (11/09/2022).
Hadir pada sosialisasi perda itu perwakilan Kecamatan Medan Timur Faridah, Lurah PBD I Muhfarlina dan Perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan Pradilla Wardhani.
Di sana Wong menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan haknya seperti kesehatan dan pendidikan.
"Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu warga miskin," katanya.
Wong juga siap membantu kepengurusan pembiayaan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Jadi bagi peserta yang hadir dan ingin mendapatkan bantuan pendidikan silakan menghubung tim saya dengan melengkapi administrasi kependudukan dan kelengkapan lainnya," kata Wong.
Dan begitu juga dengan mengurus kartu BPJS PBI. Bagi peserta BPJS PBI bisa mempergunakan kartu untuk berobat atau cek kesehatan ke Puskesmas setidaknya dalam kurun waktu enam bulan harus ada mempergunakannya sebagai tanda pengaktifan kartu.
Dalam sosialisasi perda tersebut, perwakilan BPJS Kesehatan Pradilla juga mengingatkan warga bagi yang tidak mendapatkan kartu bagi peserta BPJS PBI bisa menunjukan KTP atau KK bagi anak-anak maupun yang memiliki KTP.
Masih dalam kegiatan tersebut, untuk bantuan sosial lainnya seperti BLT, PKH atau UMKM kepada pihak kelurahan dan kecamatan, Wong mengingatkan peran kepala lingkungan untuk mendata warga. Artinya yang menerima bantuan benar-benar orang kurang mampu sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Wong juga menyinggung soal kenaikan harga BBM yang berimbas kenaikan harga lainnya sehingga tingkat kemiskinan warga meningkat.
"Tentunya ada kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan baik pada tingkat kelurahan, kecamatan maupun OPD. Maka permasalahan kemiskinan bisa teratasi," katanya.(imc/bsk)
