 |
| Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyoroti fenomena masyarakat yang masih cenderung memilih rumah sakit swasta daripada rumah sakit milik pemerintah. Bahkan masyarakat rela mengantre berhari-hari berobat ke rumah sakit swasta.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyoroti fenomena masyarakat yang masih cenderung memilih rumah sakit swasta daripada rumah sakit milik pemerintah. Bahkan masyarakat rela mengantre berhari-hari berobat ke rumah sakit swasta.
"Padahal kualitas rumah sakit milik pemerintah saat ini telah mengalami peningkatan signifikan," kata Zakiyuddin Harahap saat menerima audiensi dari Relawan Kesehatan Probis Sumut di Balai Kota, Selasa (21/04/2026).
Zakiyuddin menekankan bahwa rumah sakit milik pemerintah sudah berbenah dan tidak seperti dulu lagi.
"Alat-alat kesehatan sudah lengkap. Pelayanan terus ditingkatkan. Saya mengajak Relawan Kesehatan Probis Sumut sebagai garda terdepan dalam mengedukasi dan meyakinkan masyarakat bahwa RS pemerintah kini sudah sangat layak, dan tidak seperti dulu lagi," kata Zakiyuddin.
Zakiyuddin juga menekankan komitmen Pemko Medan terhadap program Universal Health Coverage (UHC), meski diakuinya masih adanya tantangan di lapangan, seperti ketersediaan tempat tidur (bed) yang perlu terus dipantau penanganannya agar pelayanan tetap optimal.
Ketua Relawan Kesehatan Probis Sumut Ridwan Sibarani mengungkapkan tujuan audiensi untuk menyampaikan rencana strategis mereka yakni menggelar talkshow tentang kesehatan yang akan disiarkan melalui studio TVRI pada 8 Mei mendatang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah kota di bidang kesehatan.
Talkshow direncanakan akan menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan Pemprov Sumut & Kota Medan, Deliserdang, Binjai, dan Sergai. Kemudian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jasa Raharja dan Dirlantas serta pemerhati masyarakat.
"Kami ingin menyinkronkan pelayanan kesehatan. Salah satu fokus kami adalah mengkritisi kendala di lapangan, termasuk adanya oknum di RS swasta yang terkadang menggiring masyarakat pengguna fasilitas negara ke layanan umum," jelasnya.(imc/bsk)
