INILAHMEDAN - Jakarta : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) HM Tito Karnavian mengatakan pentingnya legitimasi masyarakat mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan 270 daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2020 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/01/20).
" Iya ini kan ada Rapim TNI dan Polri, saya diminta hadir oleh Bapak Panglima dan Bapak Kapolri memberikan masukan, saya sudah sampaikan bahwa Pilkada Tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada 23 September 2020 nanti ada 270 daerah," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa kesuksesan Pilkada itu penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah penyelenggara Pemilu harus netral dan mampu merencanakan kegiatan dari setiap tahapan Pilkada dengan baik, (KPU, Bawaslu, dan DKPP).
Mendagri juga menekankan kepada semua pihak untuk senantiasa bersama-sama mengawal dan menjaga legitimasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Pemerintah mendukung, terutama Kemendagri, melalui berbagai program dan tahapan mulai dari meyakinkan anggaran dalam NPHD, dari para peserta baik partai politik pengusung maupun pasangan calon, saya minta untuk berkompetisi secara sehat, gunakan cara yang sehat, siap menang siap juga untuk kalah," jelasnya.
Karena, menurutnya tidak mungkin semuanya menang, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Harus siap mental untuk itu, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan.
" Sebab hal tersebut bisa berpotensi pada konflik dampaknya dan dapat mengurangi kualitas legitimasi mereka yang menang dimata publik," sebutnya.
Tito Karnavian menilai dari 9 Provinsi yang melaksanakan Pilgub masih aman dan harapannya ke depan tetap terjaga keamanan dan kondusivitas daerah yang melaksanakan Pilkada.
“ Saya melihat 9 daerah yang Pilgub itu rata-rata selama ini kita anggap petanya aman. Nah yang perlu dijaga juga di daerah Papua, terutama Papua tengah karena ada kelompok bersenjata," tegasnya.
Selain itu di beberapa daerah adanya sistem Noken tidak menggunakan sistem 'one man one Vote' keterwakilan. " Nah ini yang perlu dijaga," imbuhnya.
Diingaktkan, bahwa setiap perhelatan Pilkada diperlukan kerjasama semua komponen mulai dari jajaran Pemerintah Pusat dan daerah, KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk media, tokoh agama, masyarakat, adat dan Ormas. (*/joy)
