-->
    |

Dua Variabel SDM Dibutuhkan Untuk Indonesia

Mendagri HM Tito Karnavian

INILAHMEDAN - Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) HM Tito Karnavian mendorong pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan Pancasilais. Kedua variabel tersebut dibutuhkan menuju Indonesia yang semakin aman. 

Demikian dikatakan Tito Karnavian pada Seminar Sekolah Sespimti Polri di The Opus Grand Ballroom The Tribata, Jakarta, Jumat (08/11/2019).

"Saya melihat topik SDM itu ada dua variabel besar.  Yakni SDM yang unggul dan Pancasilais serta variabel aman. Saya melihat ini sebagai real (nyata) bukan hanya sebagai slogan," katanya. 

Ia menambahkan, dengan prediksi terkait potensi bangsa Indonesia ke depan, dibutuhkan 3 kekuatan utama. 

"Para peneliti yang future atau prediksi ke depan di antaranya Indonesia akan menjadi negara dominan," sebutnya. 

Bahkan, menurutnya, di 2045 negara Indonesia akan menjadi negara keempat kekuatan ekonomi dunia setelah Cina, USA dan India.

Dengan didukung tiga syarat yakni angkatan kerja yang besar, SDA yang melimpah dan memiliki luas wilayah untuk mengakomodir mesin produksi.  

Dalam menunjang hal tersebut, stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci penting yang tak dapat dilepaskan.

"Syaratnya adalah stabilitas politik dan keamanan. Sepanjang tidak terjadi konflik di antara kita maka akan aman saja. Ini menjadi persyaratan yang penting," ungkapnya.  

Namun keadaan yang demikian, kata dia, akan mudah diwujudkan dengan kekuatan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, Tito mendorong untuk membuat program-program peningkatkan kapasitas SDM.

"Kuncinya SDM jauh lebih penting dari SDA. Oleh karena itu, kita harus menggenjot SDM melalui berbagai program baik formal maupun informal," jelasnya. 

Tak hanya berkaitan dengan SDM unggul yang berkualitas, ia juga menekankan asas Pancasila dalam pembangunan SDM. Pancasila menjadi border agar SDM dan demokrasi di Indonesia tak menjadi bebas.

"Kuncinya kita kembali ke Demokrasi Pancasila yang harus digalakkan pada semua tingkatan strategis operasional sampai ke law (hukum). BPIP, empat pilar oleh MPR, program tepat sasaran dalam rangka untuk menguatkan kembali termasuk regulasi yang dibatasi berdasarkan lima sila sehingga tidak terlalu liberal atau bebas," pungkasnya. (imc/zoy)
Komentar

Berita Terkini