INILAHMEDAN - Medan: Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dinobatkan sebagai Duta Bahasa Kehormatan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam acara di Taman Ahmad Yani Medan, Minggu (08/10/2017).
Penobatan itu merupakan apresiasi Balai Bahasa atas terbitnya Perda No 6 Tahun 2017 tentang perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Perda ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Plakat penobatan sebagai Duta Bahasa Kehormatan kepada Tengku Erry dan Wagirin Arman diserahkan Kepala Pusat Pembinaan Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Dr Gufron Ali Ibrahim didampingi Kepala Balai Bahasa Sumut Tengku Syarfina dan Kepala Balai Bahasa Jambi.
Gufron Ali mengatakan provinsi lainnya sudah ada perda tentang bahasa namun hanya mengatur pelestarian bahasa sastra daerah. Perda yang menggabungkan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa dan sastra daerah baru ada di Sumut ini.
“Ini luar biasa, karenanya Balai Bahasa merasa berkepentingan memberi penghargaan. Dengan begini Pak Gubernur dan Ketua DPRD menjadi teladan dalam pengutamaan Bahasa Indonesia. Karena dua pihak ini mendorong lahirnya perda sampai selesai,” kata Gufron.
Sementara Tengku Erry Nuradi mengungkapkan rasa syukur atas lahirnya Perda Nomor 6 tahun 2017 ini.
“Ini menjadi Perda pertama di Indonesia. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengupayakan lahirnya perda ini,” ungkap Erry Nuradi.
Namun yang terpenting, lanjut Erry, adalah penerapan perda ini sehingga Bahasa Indonesia bisa diutamakan penggunaannya di Sumatera Utara. Langkah pertama yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah sosialisasi perda kepada masyarakat luas agar mengetahui dan bisa menerapkannya kemudian.
“Dengan adanya perda ini semua kita bisa memantau ruang-ruang publik yang belum mengutamakan penggunaaan bahasa Indonesia agar dapat disampaikan dan yang bersangkutan bisa menubahnya,” katanya.
Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan saat ini banyak bahasa asing digunakan sebagai promosi usaha. Dengan adanya Perda No 6 tahun 2017, kata dia, pemerintah harus tegas.
"Pemprov Sumut tidak boleh ragu menerapkan aturan yang ada. Pemprov Sumut tidak boleh ragu. Sebab mengtamakan bahasa Indonesia menjadi kewajiban di Sumut karena sudah ada aturannya,” katanya.
Wagirin mengatakan jika melihat negara-negara lain seperti Thailand, Rusia, Jepang, Korea tetap mengutamakan bahasa nasionalnya. Demikian juga Indonesia, harusnya menjadi bahasa utama.
"Kita juga mengimbau seluruh etnis yang ada di Sumut ketika berada di ruang publik hendaknya mengutamakan bahasa Indonesia untuk persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. (bsk)
