INILAHMEDAN - Medan: Puluhan omak-omak mengadukan nasibnya ke DPRD Medan, Selasa (20/09/2016), atas rencana PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Medan yang akan menggusur rumah mereka di kawasan Jalan Timah.
Para kaum ibu yang sebagian datang dengan menggendong anak-anaknya bermohon agar pembongkaran rumah yang rencananya dilakukan pada Sabtu (24/09/2016) ditunda. Mereka mengutarakan isi hatinya itu sambil terisak-isak.
Para warga Jalan Timah diterima anggota DPRD Medan, Boydo Panjaitan. Warga datang didampingi Kuasa Hukum Tim Pembela Masyarakat (TPM) Jalan Timah, Mahmud Irsyad Lubis.
Menurut Mahmud, dari November 2014 ada sekitar 60 bangunan yang dibongkar PT. KAI Medan. Alasannya untuk membangun double track. Pembangunan itu membutuhkan lahan selebar 12 meter.
Kemudian tim kuasa hukum mengadukan persoalan itu ke Komisi D DPRD Medan. Saat itu Komisi D mengeluarkan surat rekomendasi kepada PT. KAI dengan nomor 551-2/1665 pada 17 Februari 2015.
"Isi rekomendasinya meminta PT. KAI mengizinkan pemakaian tanah sisa 6 meter, dari tanah yang akan diperuntukkan untuk double track, kepada masyarakat korban penggusuran yang akan dibuatkan penampungan sementara sehingga adanya kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Tapi sekarang hanya 4 meter saja yang bisa dipakai masyarakat," sebut Mahmud.
Tim kuasa hukum, beber Mahmud, telah mengajukan gugatan terkait pembongkaran tersebut dengan Reg No: 515/Pdt.G/2016/PN Medan. Bahkan, katanya, perkara ini telah sampai banding dengan akte banding nomor 170/2015.
Akan tetapi, Mahmud melanjutkan, PT. KAI kemudian mengeluarkan surat peringatan I dengan nomor KA.203/IX/1/DV.I-2016 dan surat peringatan II dengan nomor KA.203/IX/4/DV.I-2016 kepada masyarakat di Jalan Timah.
"Isinya agar masyarakat membongkar bangunan mereka terhitung 7 hari. Jadi, Sabtu depan nanti, mereka akan melakukan pembongkaran. Karena itulah kita minta tolong kepada anggota dewan agar tidak terjadi pembongkaran," ujarnya.
Menanggapi permohonan masyarakat, Boydo akan menghubungi pihak PT. KAI atas rencana pembongkaran. "Kita akan tanyakan apakah memang ada sosialisasinya. Sabtu nanti saya juga akan usahakan ke sana untuk lakukan negosiasi dengan mereka," pungkasnya. (bsk)
