INILAHMEDAN - Medan: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra Hj Ermalena terlihat kaget mendapat informasi adanya sejumlah jamaah calhaj sisipan beberapa tahun belakangan. Informasi itu diperolehnya dari pengakuan langsung petugas kesehatan yang menyatakan jamaah calhaj sisipan berangkat haji tidak berdasarkan kuota haji.
“Benarkah yang ibu sampaikan itu? Kalau benar akan saya laporkan langsung ke Dirjen Haji. Ini pelanggaran berat," kata Ermalena dengan nada tinggi seusai melepas keberangkatan jamaah calon haji (calhaj) Kloter 14 di Aula I Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, kemarin.
Kunjungan kerja Komisi IX yang membidangi tentang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan, Ermalena bertemu langsung dengan Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan.
“Jika Kemenag ikut bermain dan mengetahui kasus ini namun hanya bisa diam, kami juga akan mengadukannya," katanya.
Namun Ermalena meminta bukti dari pengakuan divisi kesehatan mengenai adanya jamaah calhaj sisipan tersebut.
“Saya minta bukti yang akurat. Ini merupakan informasi yang harus saya teruskan ke Dirjen Haji. Ini tidak main-main,” katanya lagi.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumut, Tohar Bayoangin, mengatakan, tuduhan yang disampaikan petugas haji dari divisi kesehatan mengenai adanya jamaah calhaj sisipan adalah fitnah.
"Tidak benar ada jamaah calhaj sisipan. Jika memang ada jamaah calhaj sisipan, yang bersangkutan tentu saja tidak mendapat nomor kursi (seat) serta visa," katanya.
Tohar menambahkan, syarat berangkat ke tanah suci adalah mendapatkan seat atau nomor kursi serta visa yang dikeluarkan oleh kedutaan besar Saudi Arabia. Tanpa kedua syarat tersebut calon jamaah haji tidak dapat diberangkatkan.
“Jadi, itu fitnah. Kalau dua syarat itu tidak dipenuhi yakni nomor kursi mau pun visa berarti jamaah calon haji tersebut masih belum melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya. Dan tentu saja tidak bisa berangkat,” katanya. (ulfh)
