 |
| Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pematangsiantar melalui Bidang Kesarinahan menggelar 'Sarinah Educate: GMNI Go to School' dengan tema 'Mengenal Perundungan dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah', Jumat (02/10/2026).(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Pematangsiantar: Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pematangsiantar melalui Bidang Kesarinahan menggelar 'Sarinah Educate: GMNI Go to School' dengan tema 'Mengenal Perundungan dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah', Jumat (02/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya GMNI Pematangsiantar memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bentuk-bentuk perundungan dan kekerasan sekaligus mendorong keberanian siswa untuk bersikap ketika mengalami atau melihat tindakan tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, pelajar tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam dialog interaktif, berbagi pengalaman mengenai kondisi sosial di sekolah, serta simulasi membangun solidaritas antarsiswa.
Ketua DPC GMNI Pematangsiantar, Nicho Gurning, mengatakan persoalan perundungan di sekolah tidak boleh dianggap sebagai hal biasa dalam pergaulan pelajar.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk belajar dan bertumbuh. Karena itu, perundungan, baik secara fisik, verbal maupun psikis, tidak boleh dinormalisasi. Kita ingin anak-anak memiliki keberanian untuk bersuara dan saling menjaga,” ujar Nicho.
Menurutnya, GMNI melalui program tersebut ingin mengambil bagian dalam menjawab persoalan sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan.
“Bagi kami, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya berdiskusi. Harus ada kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Sarinah Educate ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kader GMNI untuk hadir dan memberikan edukasi kepada generasi muda,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kesarinahan DPC GMNI Pematangsiantar, Alya Mardiyah, selaku pelaksana program, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dikemas secara interaktif agar pelajar dapat memahami persoalan perundungan berdasarkan situasi yang mereka temui sehari-hari.
“Kami ingin siswa memahami bahwa perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik. Ejekan, penghinaan, pengucilan dan tekanan terhadap teman juga dapat berdampak serius. Karena itu, siswa perlu tahu kapan sebuah tindakan sudah masuk dalam perundungan dan apa yang harus dilakukan,” ujar Alya.
Alya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dapat mendorong terbentuknya budaya saling menghargai di lingkungan sekolah.
“Harapannya sederhana, siswa berani menolak perundungan, tidak ikut menjadi pelaku, dan tidak diam ketika melihat temannya menjadi korban,” katanya.
DPC GMNI Pematangsiantar juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan instansi terkait agar persoalan perundungan di lingkungan pendidikan mendapat penanganan yang lebih serius.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat program edukasi dan pencegahan perundungan secara berkala di sekolah, bukan hanya dilakukan ketika kasus sudah terjadi.
Kedua, setiap sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang jelas, aman dan mudah diakses siswa, termasuk memastikan identitas dan kondisi korban mendapat perlindungan.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pendampingan psikologis bagi siswa yang menjadi korban maupun pihak yang membutuhkan pemulihan, dengan melibatkan tenaga profesional.
Keempat, pengawasan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan kekerasan di sekolah perlu dilakukan secara berkala, sehingga kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada aturan tertulis.
GMNI Pematangsiantar menilai menciptakan sekolah yang aman merupakan tanggung jawab bersama. Siswa, guru, sekolah, orang tua, pemerintah dan masyarakat harus mengambil peran agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang.(imc/rel)
