.JPG.jpeg) |
| Konferensi pers BPBD Sumut di kantor Gubernur Sumut, Jumat (04/09/2026).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Pemprov Sumut melakukan mitigasi di enam daerah yang dinilai rawan bencana sepanjang 2026. Langkah ini untuk mengurangi risiko, dampak, serta potensi korban jiwa akibat bencana di wilayah provinsi ini.
Enam daerah yang menjadi sasaran mitigasi yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Tanjungbalai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dan Kabupaten Toba.
"Dari enam daerah tersebut, kegiatan mitigasi telah dilaksanakan di Tapteng dan Tanjungbalai," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Manutur P Naibaho usai mengikuti temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (04/09/2026).
"Kita latih dan mengajari mereka membuat jalur evakuasi. Tujuannya untuk mendidik masyarakat agar mampu mengevakuasi mandiri, mengenalkan bencana dan menyiapkan diri ke lokasi mana mereka akan dievakuasi," katanya.
Kegiatan mitigasi yang dilakukan BPBD meliputi pemetaan wilayah dengan membuat peta kawasan rawan bencana, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi berdasarkan kondisi geografis.
BPBD juga melakukan sosialisasi dan edukasi melalui penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana. Termasuk memberikan simulasi dan pelatihan berupa latihan evakuasi mandiri, uji coba alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS), serta mendorong penyusunan tata ruang yang peka terhadap risiko bencana.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan Sumut mengalami 14 jenis kejadian bencana. Cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan 127 kejadian, disusul tanah longsor 86 kejadian, banjir 73 kejadian, dan kebakaran hutan 47 kejadian.
"Program mitigasi adalah bagaimana cara kita untuk memenej persiapan sebelum terjadinya bencana. BPBD memiliki tiga tahap pekerjaan yakni persiapan, tanggap darurat dan pasca bencana," ujarnya.
BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.(imc/bsk)
