 |
| Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat menjadi salah satu agenda utama dalam audiensi Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/09/2026).(foto: har) |
INILAHMEDAN - Simalungun: Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat menjadi salah satu agenda utama dalam audiensi Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/09/2026).
Pertemuan ini membahas pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, termasuk rencana pembangunan ruas Tol Simpang Panei–Parapat yang dinilai memiliki peran penting bagi peningkatan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, sekaligus penguatan infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekda Mixnon Andreas Simamora beserta jajaran. Sementara Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan sepanjang sekitar 40,36 kilometer, di mana sekitar 38 kilometer di antaranya melintasi wilayah Simalungun. Keberadaan jalan tol ini diharapkan membuka akses konektivitas yang lebih baik menuju kawasan Parapat dan Danau Toba, sekaligus memperkuat keterhubungan wilayah Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional.
Hingga saat ini, proses perencanaan telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Studi Kelayakan (Feasibility Study), yang progresnya telah mencapai sekitar 90 persen. Proses tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pemkab Simalungun memandang kelanjutan proyek ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi," ujar Bupati.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Simalungun juga menyampaikan gagasan strategis agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dipertimbangkan untuk dapat berfungsi sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Pihak Kementerian Pertahanan menyambut positif usulan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak awal perencanaan dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus menghindari kebutuhan penyesuaian konstruksi besar-besaran di masa mendatang. Dengan demikian, infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana konektivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah secara nasional.(imc/har)
