 |
| Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror.(foto: dok) |
INILAHMEDAN - Medan: Kritik keras ditujukan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Persoalan muncul lantaran induk olahraga sepakbola ini membebani Pemko Medan soal pembiayaan akomodasi peserta AFF U-19 yang berlaga di Sumatera Utara.
"PSSI jangan jadikan Pemko Medan tumbal soal pembiayaan akomodasi peserta piala AFF U-19. Ini sudah gak benar," tandas Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror kepada wartawan di Medan, Kamis (04/06/2026).
HMI menilai PSSI tidak boleh menjadikan pemerintah daerah sebagai pihak yang menanggung konsekuensi dari lemahnya perencanaan kegiatan piala AFF U-19.
"Pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi menabrak aturan hanya demi memenuhi kebutuhan suatu kegiatan. APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Farhan Abror.
Farhan mengapresiasi langkah Pemko Medan dan pemerintah daerah lainnya di Sumut yang tetap berpegang pada aturan dalam penggunaan anggaran daerah. .
"Belum ada regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban pemda untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan AFF U-19. Jadi daerah tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi serba salah ketika memilih mematuhi aturan," katanya.
Farhan menilai dukungan terhadap sepakbola nasional tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban pemda untuk menyediakan anggaran maupun fasilitas tanpa mekanisme yang jelas. Sebagai organisasi olahraga, kata dia, PSSI memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lain sehingga tidak semestinya memperoleh perlakuan khusus yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kebijakan.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika perencanaan tidak matang, pemda yang harus menjadi penyelamat. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung sepakbola, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang benar,” tegasnya.
HMI mempertanyakan sikap PSSI yang cenderung menggiring opini publik seolah-olah pemda menjadi pihak yang menghambat suksesnya turnamen internasional tersebut.
“Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika kegiatan berjalan lancar semua mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan anggaran justru pemerintah daerah yang dijadikan sasaran kritik,” ujarnya.
Menurut Farhan, tidak tepat apabila semangat mendukung sepakbola dijadikan alasan untuk menggeser anggaran prioritas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemda.
“Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi, APBD harus digunakan untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk menutupi kekurangan perencanaan pihak lain,” katanya.
Farhan juga menyoroti posisi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga.
“Kalau PSSI benar-benar serius menyukseskan AFF U-19 di Sumut, tunjukkan melalui skema pendanaan yang jelas dari Kemenpora. Buka kepada publik sumber pembiayaannya dan pastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah. Jangan menjadikan pemda sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan,” ujarnya.(imc/bsk)
