 |
| Diduga Banyak Kejanggalan, Penegak Hukum Didesak Usut Belanja Sekretariat DPRD Batubara.(foto: olan) |
INILAHMEDAN - Batubara: Sejumlah elemen masyarakat meminta aparat hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Batubara. Khususnya sejumlah kegiatan belanja dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD TA 2024–2025.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Batubara, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi perhatian antara lain belanja gedung tempat kerja/bangunan gedung kantor dengan nilai pagu sebesar Rp27.796.320 yang disebut dikerjakan CV Denli Pertama melalui kontrak Nomor P55/EPL/Setwan/2025, kegiatan pemeliharaan ruang Wakil Ketua II DPRD dengan nilai pagu Rp39.808.754 yang disebut dilaksanakan CV Alvis Pertama melalui kontrak Nomor P28/EPL/Setwan/2025, pengadaan foto Presiden dan Wakil Presiden, bingkai foto, serta Garuda Pancasila dengan kode RUP 59509098 dan nilai pagu Rp50 juta.
"Postur anggaran sepertinya banyak kejanggalan," kata pemerhati pembangunan Kabupaten Batubara Achik Olan, Sabtu (13/06/2026).
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan, kata dia, paket tersebut meliputi 25 unit foto beserta bingkai dan atribut pelengkap. Nilai anggaran tersebut kemudian menjadi perbincangan publik.
“Jika persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka pejabat terkait harus memberikan penjelasan terbuka agar transparan," katanya.
Achik Olan juga mendesak Inspektorat Kabupaten Batubara melakukan audit atas kegiatan belanja tersebut.
"Apakah penggunaan anggarannya sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. APBD itu kan uang rakyat. Jadi rakyat harus tau apakah ada mark up atau tidak," tegasnya.
Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Batubara sampai saat ini belum memberikan penjelasan apapun berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja yang dikelola saat dikonfirmasi wartawan.(imc/bsk)
