 |
| Wali Kota Medan Rico Waas mengakhiri persoalan klasik penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Saat ini pendataan warga layak menerima lebih valid lewat program digitalisasi.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Wali Kota Medan Rico Waas mengakhiri persoalan klasik penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Saat ini pendataan warga layak menerima lebih valid lewat program digitalisasi.
“Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan,” kata Rico Waas saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan di ruang Kuala Deli Bank Indonedia, Senin (25/05/2026).
Rico Waas menyebut banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran terjadi akibat data yang belum valid dan masih rentan dipengaruhi subjektivitas di lapangan.
'Satu-satunya solusi mengatasinya melalui digitalisasi. Dengan sistem berbasis data terintegrasi, pemerintah dapat menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.
Rico Waas menegaskan Kota Medan salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.
“Ke depan tidak boleh lagi ada data ‘like or dislike’. Semua harus berbasis data riil dan terverifikasi,” tegasnya.
Rico Waas juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama digitalisasi. Ia secara langsung mengecek kesiapan para lurah yang hadir terkait kepemilikan IKD, dan meminta yang belum memiliki agar segera mengaktifkannya.
Rico Waas mengungkapkan Pemko Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk PKK dan perangkat kelurahan. Tugas para agen melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan
Ia menetapkan target ambisius, setiap agen mendata minimal 5 KK per hari. Dengan skema tersebut, seluruh data kependudukan ditargetkan dapat tervalidasi dalam waktu sebulan.
Rico Waas mengingatkan proses validasi data bisa menghadirkan “realitas pahit”, seperti meningkatnya jumlah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan data yang tidak akurat.
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyampaikan digitalisasi bansos bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat.(imc/bsk)
