InilahMedan.com - MEDAN: Komisi III DPRD Medan menyebut perolehan pajak dari sejumlah objek terutama pajak restoran dan reklame sangat rendah. Hal itu dikarenakan belum maksimalnya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dan disinyalir masifnya ‘gerakan bawah meja’ sehingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar.
Hal itu dicetuskan Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan T Bahrumsyah saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda Kota Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (3/3/2026). Rapat dipimpin Bahrumsyah didampingi anggota dewan lainnya Godfried dan Sri Rezeki. Hadir juga Kepala Bapenda Kota Medan M Agha Novrian, S.STP dipampingi stafnya Ipan Lubis dan lainnya.
Terkait hal itu, Bahrumsyah mempertanyakan pihak Bapenda Kota Medan sejauh mana efektifitas maupun tahapan yang sudah dilakukan terkait sistem digitalisasi pajak.
Tentu kata Bahtumsyah, untuk mengantisipas kebocoran pihak Bapenda harus melakukan gebrakan baru dengan berinovasi upaya menyalamatkan PAD. Salah satunya sebut Bahrumsyah agar segera merealisasikan sistem digitalisasi pajak disetiap objek pajak.
“Pastinya dengan sistem ini untuk mempermudah pelaporan, mempercepat validasi data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak. Sehingga akan meminimalisir tingkat kebocoran pajak,” ungkap Bahrumsyah yang juga Ketua PAN Kota Medan itu.
Dilanjutkan Bahrumsyah, kapan sistem itu dapat diimplementasikan di Kota Medan. “Kota Medan ini bukan kota pemekaran, kota yang sudah tua. Seharusnya kota lain yang belajar sama kita bukan sebaliknya. Yang pasti tidak ada kemauan dari pejabat sebelumnya hingga sekarang,” ucapnya kesal.
Selain itu, anggota dewan lainnya Godfried menyoroti BPHTB di Podomoro City. Bukan itu saja Godfried juga berharap dari seluruh apartemen di Medan supaya dimaksimalkan BPHTB nya. “Bukan Podomoro saja, tetapi juga terhadap seluruh apartemen di Medan harus dipompa perolehan BPHTB nya,” ujar Godfried. (imc-bsk)
