 |
| Isu 'Wali Kota Bayangan' di Pemko Medan terus menggelinding. Partai NasDem sebagai partai pendukung Wali Kota Medan Rico Waas sampai saat ini belum juga mengkonter isu yang dilontarkan Kelompok Cipayung Plus pada unjuk rasa di Balai Kota beberapa waktu lalu.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Isu 'Wali Kota Bayangan' di Pemko Medan terus menggelinding. Partai NasDem sebagai partai pendukung Wali Kota Medan Rico Waas sampai saat ini belum juga mengkonter isu yang dilontarkan Kelompok Cipayung Plus pada unjuk rasa di Balai Kota beberapa waktu lalu.
Ketua Partai NasDem Kota Medan Afif Abdillah juga enggan mengomentari isu 'Wali Kota Bayangan' yang justeru berdampak terbentuknya narasi liar di masyarakat. Konfirmasi yang dilayangkan lewat pesan WhatsApp, Sabtu (14/02/2026) belum juga berbalas.
Isu 'Wali Kota Bayangan' yang patut diduga mengintervensi kebijakan Wali Kota Medan Rico Waas akhirnya memantik reaksi sejumlah elemen masyarakat.
"Harusnya isu ini lekas dikonter biar tidak menjadi liar. Kalau begini, narasi yang berkembang di masyarakat bisa lari kemana mana. Tentu ini bisa mengganggu kinerja Wali Kota Rico Waas," kata Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) Otti Batubara di Medan, Senin (16/02/2026).
Dalam pemikiran sederhana masyarakat, kata Otti, tentunya sudah bisa ditebak ke mana sasaran tembak munculnya isu 'Wali Kota Bayangan' yang dimaksud.
"Gak perlu lagilah disebut siapa sasaran tembak isu itu," kata Otti.
Otti berharap Wali Kota Rico Waas jangan mudah diintervensi dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam menegakkan peraturan.
Isu 'Wali Kota Bayangan' muncul pada unjuk rasa Kelompok Cipayung Plus di Balai Kota Medan, Kamis (12/02/2026).
Massa yang berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa ini mengkritisi setahun kepemimpinan Rico-Zaki.
Sosok 'Wali Kota Bayangan' yang mereka maksud pada unjuk rasa itu kini menjabat sebagai wakil rakyat.
“Inilah uniknya Kota Medan, ada 'Wali Kota Bayangan',” ujar salah seorang orator pada unjuk rasa itu.
Selain isu 'Wali Kota Bayangan' yang diduga banyak mengintervensi kebijakan Pemko Medan, massa juga menyampaikan sejumlah catatan evaluasi satu tahun kepemimpinan Rico–Zaki.
Kelompok Cipayung Plus menyebut kepemimpinan saat ini lebih menonjolkan 'pembangunan etalase' ketimbang pembenahan substansi kebijakan publik.
Koordinator aksi, Akbar, dalam orasinya juga mengkritik tindakan Satpol PP dalam penertiban reklame yang disebut masih memiliki izin.
"Peristiwa penertiban reklame yang dilakukan Dinas Perkim dan Satpol PP ternyata memiliki izin dan taat bayar pajak," tandas Akbar.(imc/bsk)
