 |
| DPRD Medan bersama Pemko Medan menyetujui sekaligus mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan 2025 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (29/09/2025).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: DPRD Medan bersama Pemko Medan menyetujui sekaligus mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan 2025 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (29/09/2025).
Persetujuan P-APBD Kota Medan 2025 ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan pimpinan DPRD Medan.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman dan segenap anggota DPRD Medan.
Adapun struktur P-APBD Kota Medan TA 2025 yang disetujui terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp6.965.453.486.147. Belanja daerah sebesar Rp7.070.527.062.250. Kemudian pembiayaan penerimaan sebesar Rp105.073.576.103.
Wali Kota Medan Rico Waas mengucapkan terima kasih kepada DPRD Medan atas atensi yang telah diberikan beberapa waktu lalu dalam melaksanakan Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 yang dilakukan secara maraton namun tetap intensif.
"Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 ini ditetapkan sebesar Rp 6,96 triliun lebih, bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 7,63 triliun lebih diperkirakan mengalami penurunan sebesar 670,93 miliar lebih atau 8,79% dari keseluruhan target pendapatan daerah," kata Rico Waas.
Dijelaskan Rico Waas, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Medan tahun 2025 disepakati 7,07 triliun lebih atau turun 7,04% dari APBD sebelum perubahan.
"Sedangkan Pembiayaan Daerah untuk menutupi defisit anggaran disepakati juga pembiayaan penerima sebesar 105,07 miliar lebih," ujar Rico Waas.
Dalam penyampaian pendapatnya, fraksi-fraksi di DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk memprioritaskan anggaran perubahan untuk perbaikan infrastruktur. Selain itu P-APBD 2025 juga diharapkan dapat memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).(imc/bsk)
