|

Tak Ada Gebrakan, GMNI Desak Mendagri Evaluasi Hasanudin Sebagai Pj Gubernur Sumut

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut Paulus Gulo.(foto: dok) 

INILAHMEDAN - Medan: Kepemimpinan Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menuai kecaman. Sebab kinerja Hasanudin dinilai belum ada gebrakan dalam menyelesaikan sejumlah persolan yang krusial di Sumatera Utara.

Hal ini dikatakan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut Paulus Gulo, Senin (10/06/2024). 

Sejumlah masalah krusial di Sumut adalah mengenai Sumut darurat narkoba, stunting, pengangguran, pengisian jabatan Eselon II, III, IV di lingkungan Pemprov Sumut dan dinamika yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) dan Perumda Tirtanadi Sumut. 

Menurut Paulus, sejak dilantik Mendagri di Gedung Sasana Bahkti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9/2023), Pj Gubsu Hasanuddin terkesan hanya mampu menghadiri menunjukkan acara-acara yang bersifat seremonial.

Selain itu, kata dia, saat Hasanudin melakukan assesment pejabat eselon dan struktural, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. 

"Kasus Kadiskes Sumut Alwi Hasibuan lolos asessment dan sebulan kemudian ditahan Kejati Sumut, Kadis ESDM Mulyadi 5 Juli 2023 dipanggil Kejaksaan dan viral atas dugaan pungli, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus terkait dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, serta mantan Kepala BPKAD Ismael Sinaga yang diduga terima fee lahan eks Medan Club," katanya.

Alumni Universitas Sisingamangaraja ini menilai Hassanudin jarang melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD di Pemprov Sumut karena kerap keluar daerah mengikuti kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. 

"Oleh karena itu, kami mengingatkan Mendagri Tito Karnavian agar kiranya menempatkan sosok Pj Gubsu itu berlatar belakang birokrat senior. Kami pastikan kami akan unjuk rasa ke kantor Mendagri jika harapan kami diabaikan," katanya.(imc/bsk) 

Komentar

Berita Terkini