Kadiv Humas Polri Irjen Sandi. (foto : dok)
INILAHMEDAN - Jakarta : Polri menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaksanaan Operasi Mantap Brata pada 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
" Operasi bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024," ungkapnya pada Selasa (12/09/2023).
Ia menuturkan, ribuan personil kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personil bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
" Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," tuturnya.
Sandi juga menyampaikan bahwa Operasi Mantap Brata terbagi beberapa Satgas yakni Mabes Polri 9, Polda sebanyak 7 dan Polres 6 Satgas. Selain itu, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan pula beberapa satuan kerja (satker) Polri.
" Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi humas, Divisi TIK, Divisi Propam, Divisi Hubinter, Srena dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri," paparnya.
Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Preventif, Tindak, Gakkum, Capres/Cawapres, Anti Teror, TPSLN, Humas dan Satgas Banops.
Tujuh Satgas di tingkat Polda, yakni Preemtif, Preventif, Kamseltibcarlantas, Tindak, Gakkum, Humas dan Satgas Banops.
Kemudian tingkat Polres ada enam Satgas, yakni Preemtif, Preventif, Kamseltibcarlantas, Gakkum, Humas dan Satgas Banops.
" Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasarana yang digunakan, jumlahnya juga berbeda," jelasnya.
Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT serta kesalahan elemen data dalam DPT.
" Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," ucapnya.
Ia menambahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan) dan pemilih.
Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.
" Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," sebutnya.
Sandi mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.
TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan juga isu SARA pasangan calon (paslon).
" Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," pungkasnya. (imc/joy)