 |
| Masalah infrastruktur, banjir, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM, dan pelayanan publik masih menjadi topik dominan pengaduan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Medan. (foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Masalah infrastruktur, banjir, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM, dan pelayanan publik masih menjadi topik dominan pengaduan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Medan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripuna dalam rangka Laporan Reses I Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2023 Daerah Pemilihan 1 sampai 5, Senin (27/02/2023).
Dalam laporan reses yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan anggota dewan, hampir di setiap daerah pemilihan terdapat empat masalah tersebut yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Masalah infrastruktur tersebut antara lain perbaikan drainase, perbaikan jalan, penerangan jalan serta pengerokan dan pelebaran sungai yang dapat menyebabkan banjir dan kemacetan.
Kemudian masalah pelayanan kesehatan, yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti terkait program UHC (Universal Health Coverage) yang diberikan Pemko Medan untuk meng-cover kesehatan. Masalah penanganan UMKM yang juga harus menjadi perhatian pemerintah karena sangat berpengaruh dengan kestabilan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Serta masalah pelayanan publik yang meliputi pelayanan pengurusan izin, baik izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menghimpun dan mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
"Semoga aspirasi-aspirasi yang tertuang dalam laporan hasil reses anggota dewan dapat menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan dalam membangun dan mewujudkan program-program prioritas Kota Medan," kata Bobby.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mengatakan ada empat permasalahan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat seperti infrastruktur dan penanganan banjir, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM, dan pelayanan publik.
“Kami berharap Pemko Medan agar paporan gasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandas Rajudin.(imc/bsk)
