Namun, keberadaan para PK5 tersebut seolah dilindungi oleh oknum-oknum tertentu dan membuat pemandangan kumuh disekitar tempat tersebut. Para pembeli memarkirkan kenderaannya sesuka hati, sering menyebabkan kemacetan berkepanjangan, dari pukul 08.00 Wib pagi dan pukul 16.00 Wib – 18.00 Wib sore.
“Sebelumnya sudah pernah dari Satpol PP Kota Medan turun kelokasi untuk melakukan penertiban terhadap pedagang, namun ntah kenapa Camat Medan Deli tidak hadir dan penertiban batal, tidak tahu apa sebabnya, tapi sampai hari ini tidak pernah lagi ada penertiban kepada PK5 yang memakai fasum untuk berjualan,” kata seorang warga yang minta namanya tidak dituliskan, Kamis (13/2/2022).
Camat Medan Deli, Fery ketika dikonfirmasi wartawan, terkait keberadaan PK5 tersebut mengatakan, pihaknya sudah mau melakukan penertiban, namun karena situasi Pandemi Covid19, penertiban dibatalkan.
“Pernah kami menyurati Satpol PP Medan untuk menertibkan, namun karena pandemi Covid19, masyarkat juga butuh kerja untuk dapat makan, maka atas dasar hati nurani penertiban pun dibatalkan,” ucap Camat Medan Deli.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Medan, Ir.Hendri Duin Sembiring mengatakan, bahwa untuk tata letak kota, maka PKL dilarang berjualan dipinggir jalan umum, apalagi diatas trotoar jalan.
Politisi PDI-P yang duduk di komisi 3 DPRD Kota Medan inipun mengungkapkan bahwa dirinya baru-baru ini sudah meninjau ke lokasi PKL di Jalan Pematang Pasir Kawat 7. Dan memang aktifitas para pedagang yang berjualan diatas trotoar, menjadi biang kemacetan dan membuat pemandangan di wilayah kelurahan Tanjung Mulia Hilir tersebut terkesan kumuh.
“Kita minta pemko Medan segera menertibkan para PKL buah dan sayuran diketahui saat ini berjumlah 16 kios dan berjualan memakai fasilitas umum atau diatas trotoar. Kita mendapat laporan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama. Apalagi ada informasi, bahwa para pedagang tersebut ada dikutip uang sebesar Rp 400 – Rp 500 ribu perbulannya oleh oknum tertentu,” tegasnya. Ketua Pansus ini. (imc/bsk)
