INILAHMEDAN - Medan: Perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi menimbulkan risiko terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan hingga kenaikan permukaan air laut. Untuk itu dibutuhkan aksi nyata meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Registrasi Nasional Program Kampung iklim, di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (20/04/2021).
"Presiden dalam acara Climate Adaptation Summit Tahun 2021 telah menyampaikan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim dengan target 20.000 kampung pada tahun 2024," ujar Sabrina.
Diketahui, Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Untuk mendukung amanat yang disampaikan Presiden RI, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah menyampaikan Surat Edaran No 660/3466/2021 kepada bupati dan wali kora se-Sumut untuk melakukan penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim.
Saat ini, lanjut Sabrina, Pemerintah Pusat melalui KLHK RI mendorong Pemda untuk mengakomodir pembangunan rendah karbon di daerah.
"Melalui aplikasi Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), dapat memperkuat Program Kampung Iklim, karena masyarakat bisa langsung mendaftar, dan diintegrasikan dengan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (Sidik), dan Sistem Perhitungan Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Secara Cepat Tepat dan Responsible Untuk Masyarakat (SPECTRUM)," katanya. (imc/bsk)
