INILAHMEDAN - Medan : Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal Hassanudin memaparkan strategi untuk mengkaunter (menepis) isu negatif terkait program nasional vaksinisasi covid-19 yang akan dilakukan pihaknya di wilayah Sumut, Riau, Sumbar dan Kepri.
Pangdam I/BB menyampaikannya dalam rapat koordinasi secara virtual dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dari Ruang Vidcon Lantai IV Makodam I/BB, Selasa (19/01/21).
Pangdam didampingi para PjU memaparkan strategi pihaknya dalam mewujudkan percepatan vaksinisasi covid-19 di wilayah adalah dengan membangun kerja sama bersama pemerintah daerah, organisasi profesi, TNI-Polri dan pihak terkait.
" Dengan strategi ini, diharapkan bisa menurunkan angka kematian akibat covid-19 dan mencapai kekebalan kelompok," terang Pangdam.
Untuk memastikan strategi ini berjalan sesuai rencana, Kodam I/BB melakukan serangkaian upaya. Yakni, menurunkan Babinsa dibantu Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan dan pendampingan registrasi ulang kepada masyarakat penerima vaksin covid-19.
Melaksanakan PAM/WAL distribusi, penyimpanan vaksin dan logistik, serta PAM saat pelayanan. Menyediakan Fasyankes sebagai tempat vaksinasi covid-19 di wilayah Kodam I/BB, serta menyediakan personil, material dan angkutan guna membantu distribusi vaksin covid-19.
Kemudian, guna mewujudkan terkendalinya potensi isu sosial yang muncul akibat vaksinasi covid-19, Kodam I/BB akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi guna terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah.
" Babinsa bersama Bhabinkamtibmas akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin covid-19 telah melalui proses dan uji klinis, sehingga dapat digunakan serta lolos uji sertifikasi dari BPOM dan MUI," jelas Pangdam.
Langkah lain yang ditempuh untuk mengkaunter isu negatif vaksinasi covid-19, lanjut Mayjen Hassanudin, adalah bekerjasama dengan layanan komunikasi untuk menyebarkan informasi di media sosial tentang manfaat program vaksinsasi covid-19.
" Strategi dan upaya ini dimaksudkan untuk mengkaunter isu negatif vaksinasi covid-19 yang berkembang pada masyarakat di wilayah Sumut, Riau, Sumbar dan Kepri," pungkasnya. (imc/joy)
